Demi Kelanjutan BBTF, ASITA Bali Bentuk PT. Asita Bali Hita

B

NUSA DUA (Paradiso) – Asita Bali baru – baru ini menyelenggarakan Rakerda di BNDCC Nusa Dua (Jumat, 15 Maret 2019). Tema yang diusung “Asita Bersama Pemerintah, menuju Pariwisata Berkualitas yang Berkelanjutan”. RAKERDA diikuti 392 BPW, 12 associate member, dari keanggotaan tersebut tercatat 19 anggota baru ditahun 2019, dan sampai Maret 2019 ini sebanyak 41 perusahaan mengundurkan diri dari keanggotaan. Hal yang turut mengemuka adalah keberlanjutan BBTF yang kini memasuki tahun ke-6. Asita Bali kemudian membentuk PT. Asita Bali Hita untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan event ini tiap tahun.

Selain membahas masalah-masalah di bidang organisasi, sumber daya manusia, kehumasan, kepengurusan, hukum dan advokasi, kelembagaan, dibidang lingkungan, sosial dan budaya. Rakor Asita 2019 memberikan perhatian khusus pada persoalan dibidang pemasaran dan promosi serta tataniaga kepariwisataan Indonesia. Asita Bali berkomitmen membentuk Yayasan Pariwisata Bali Hita dan mendirikan persero terbatas PT. ASITA Bali Hita untuk keabsahan penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF). Pembentukan yayasan dan perseroan terbatas ASITA Bali Hita sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan BBTF. Agar event BBTF dapat dikelola secara professional, mandiri dan mampu bersaing dalam usaha jasa penyelenggaraan travel fair kepariwisataan nasional. Sehingga memberi kemanfaatan besar baik bagi anggota Asita, asosiasi, perekonomian Bali dan kepariwisataan Indonesia. Sampai dengan saat ini tercatat peserta BBTF sebagai seller 64 industri sedang buyer sebanyak 191 perusahaan dari 47 negara.

Dalam hal tata niaga, Asita belum menerima pemberitahuan pencabutan moratorium usaha jasa perjalanan wisata, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemkab/kota mengeluarkan ijin. Atas dasar ini Asita mengusulkan kepada pemerintah jika moratorium dicabut maka ijin usaha BPW sebaiknya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi karena pertimbangan ruang lingkupnya yang lintas sektoral. Persoalan usaha jasa perjalanan wisata makin rancu dengan kehadiran on-line travel agent yang belum jelas naungan asosiasinya.

Etika dan Low Enforcement

Trending isu yang cukup mempengaruhi kinerja anggota Asita Bali adalah pembenahan tata niaga pasar Republik Rakyat Tiongkok/RRT/Cina dan menyusul pasar India. Untuk pasar Tiongkok,  DPD ASITA Bali mendukung upaya pembenahan yang dilakukan Pemprov Bali dengan menerbitkan surat DPD Asita Bali No. 2632/274/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 perihal Larangan Bekerjasama dengan Toko-toko yang diduga melakukan berbagai pelanggaran dan praktek bisnis yang tidak sehat.

DPD Asita Bali juga membentuk satgas yang bertugas mengawasi dan memonitor praktik yang terjadi di lapangan. Konsistensi Asita juga ditunjukkan dengan tetap  mendukung diberlakukannya Surat Gubernur No. 556/4277/IV/Dispar tertanggal 8 November 2019 perihal Penertiban Usaha Pariwisata. Asita pada awal 1-6 Desember 2018, juga ikut serta sales mission ke Shanghai dan Beijing sebagai upaya edukasi pasar yang benar tentang situasi dan kondisi kepariwisataan Bali. Asita pun ikutserta dalam upaya perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan terhadap wisatawan Tiongkok agar Bali dapat bersaing dengan kompetitor (destinasi lain). Diakui pasar Cina/Tiongkok masih primadona dalam jumlah kunjungan ke Bali.

Sementara untuk pasar India, yang dalam dua tahun terakhir menduduki peringkat 3 besar kunjungan ke Bali namun kenaikan kunjungan, tidak sepenuhnya memberikan nilai positif, karena terjadi kenaikan praktik perang harga (price war) antar industri untuk mendapatkan pasar India. Asita melihat agent-agent India yang berperan sebagai DMC melakukan direct booking ke hotel serta menangani tour tanpa guide (menggunakan driver saja). “Peran ganda driver sekaligus guiding atau tanpa menggunakan jasa guide, masih menjadi permasalahan utama di market ini,”

Kinerja bisnis anggota Asita makin mengkhawatirkan dengan dikeluarkannya kebijakan baru operator jasa angkutan udara dalam negeri berupa zero commission dan bagasi berbayar. Per tanggal 8 Januari 2019 Lion Air menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma (free baggage allowance),  Sriwijaya Air memberlakukan system komisi dan incentive. Sementara Garuda Indonesia dari skema benefit zero komisi menjadi incentive deposit dan incentive progressive bagi semua mitra Garuda. Kebijakan tersebut sangat memberatkan posisi agent, khususnya travel agent konvensional dan juga travel agent kecil-menengah.

Setelah menuai protes, Garuda Indonesia per 10 Januari bersepakat dengan mitra usahanya dengan tetap memberikan travel agent, service fee dan sales fee untuk penjualan tiket internasional dan service fee untuk penjualan tiket domestik yang besarannya sesuai dengan pencapaian minimum target penjualan. Sales fee yang dibayarkan ‘after segment flown ‘menjadi ‘after ticket issued ‘. Realitanya air ticket saat ini menjadi semakin mahal.

Mengatasi kegaduhan pasar Cina, India dan jasa angkutan udara dalam negeri, DPD Asita Bali meminta semua pihak, kembali pada kaidah berbisnis yang baik dan benar. Diperlukan sikap tegasa pemerintah dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelanggaran- pelanggaran yang terjadi. “Low emporcement itu ditegakkan dan kita dibisnis kepariwisataan jangan lupa ada kode etik pariwisata global yang selayaknya jadi acuan dalam menyelesaikan persoalan.

Untuk pemasaran dan promosi, asosiasi berkewajiban mensosialisasikan program promosi mau pun pemasaran yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Program Badan Promosi Pariwisata Daerah, serta dari kedutaan- kedutaan Indonesia serta mendorong upaya meningkatkan kualitas pariwisata dan keberlanjutannya, mendampingi desa wisata-desa wisata yang bertumbuh, melengkapi dan mengkayakan produk wisata yang ditawarkan Bali.*

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.