Dirjen Hubdat Tanggapi Pergi Sumsel yang Larang Angkutan Batu Bara Lintasi Jalan Umum

PALEMBANG (Paradiso) – Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 74 tahun 2018 yang mencabut Pergub Nomor 23 Tahun 2012 mengakibatkan truk pengangkut batu bara kini dilarang melintasi jalan umum. Peraturan ini dikeluarkan pada 6 November 2018 yang lalu dan mulai berlaku pada 8 November.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menggelar Diskusi Antisipasi dan Penanganan Dampak Operasional Angkutan Batu Bara di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi pada Jumat (16/11) kemarin yang digelar di kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Menurut Dirjen Budi dari ketentuan baru ini, ada beberapa hal yang harus ditekankan. “Yang pertama aspek keselamatan dalam piramida penyelenggaran batu bara ini yang paling atas baik keselamatan pengemudi maupun masyarakat yang dilalui sepanjang jalan. Selain itu tentang kondisi jalan kerugian negara tentang Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) sudah makin parah di Indonesia, seperti yang sering saya bilang banyak kerugiannya termasuk kerusakan jalan,” ujar Dirjen Budi yang membenarkan adanya peraturan ini. Sesuai kewenangannya Gubernur dapat mengatur perencanaan lalu lintas di jalan provinsi sesuai dengan hierarki peraturan undang-undang yang berlaku.

Selama ini menurut Dirjen Budi, ada beberapa permasalahan yang timbul dampak dari angkutan batu bara yakni mengenai komposisi lalu lintas yang didominasi angkutan barang, juga berdampak pada kepadatan lalu lintas, serta meningkatnya kecelakaan dan kerusakan jalan.

Terkait adanya Pergub ini, masyarakat juga mendukung dan merasa senang atas terbitnya peraturan tersebut karena seringkali angkutan batu bara menyebabkan jalanan yang mereka gunakan menjadi macet dan rusak.

Dirjen Budi berharap dari kebijakan ini semua pihak baik pemerintah, transportir, maupun pengusaha dapat bekerja dan menaati peraturan yang berlaku. “Ekonomi dan proses bisnis bisa berjalan dengan baik jadi kita semua dapat berjalan beriringan. Jangan sampai menang-menangan. Cepat atau lambat tentang persoalan ODOL di Indonesia sedang kita tegakkan tapi jangan begitu kita kasih toleransi lantas tidak ada pergerakan sama sekali,” kata Dirjen Budi sekaligus mengantisipasi persoalan truk ODOL.

Dari diskusi tentang angkutan batu bara tersebut Dirjen Budi menyatakan bahwa pihaknya akan membuat laporan komprehensif terhadap persoalan tersebut dan mencoba menyandingkannya dengan beberapa referensi yang ada.

“Sementara ini operator kendaraan truk yang melanggar ODOL bukan berarti punya keleluasaan dan dibiarkan begitu saja apalagi kami di semua daerah sedang melakukan penertiban jadi mohon dilakukan penyesuaian. Juga harus ada batasan jam operasional bagi truk batu bara dan harus jelas jalannya dimana saja,” katanya. Dirjen Budi ingin adanya penetapan lintasan rute operasional batu bara serta pengaturan jenis kendaraan sesuai kelas jalan yang digunakan.

Terkait angkutan batu bara, Dirjen Budi juga memberikan saran untuk memberikan pelayanan khusus bagi angkutan batu bara, “Saya rekomendasikan untuk memakai tanda khusus jadi petugas bisa mengetahui mana truk yang bisa mengangkut batu bara dan tidak,” kata Dirjen Budi.

Dalam rapat ini mengundang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kepala Dinas Perhubungan tingkat Kabupaten/ Kota se Sumsel, pengusaha dan transportir batu bara, serta Kepolisian setempat.(*)

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.