Hindari Pencabutan Ijin, ABUPI Himbau BUP Segera Laporkan Kegiatannya

Jakarta (Paradiso) – Pengusaha pelabuhan swasta yang tergabung dalam Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong 195 perusahaan swasta pemegang izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk segera membuat laporan operasional serta mengurus izin konsesi pengusahaan pelabuhan sebelum tenggat waktu hingga akhir Maret 2018. Laporan itu wajib dipenuhi guna menghindari sanksi pencabutan izin BUP oleh Kemenhub. 

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa mengungkapkan, dari total 223 badan usaha yang memiliki izin BUP, baru 10 badan usaha saja yang sudah memiliki izin konsesi pengelolaan pelabuhan untuk kepentingan komersial. Sementara itu, 14 badan usaha diketahui tengah dalam proses perizinan konsesi.

Sedangkan 195 badan usaha lainnya, hingga saat ini belum jelas statusnya. “Ada konsekuensi penyesuaian. Badan Usaha harus sesuaikan 3 tahun (paska penerbitan PM 51 tahun 2015 soal BUP). Ini sudah tiba saatnya disesuaikan. Bila belum dapat konsesi atau mengelola jasa kepebuhannan, maka izin usahanya gugur.  Kalau gugur gimana? Ya gugur saja. Tapi Agustus tahun ini anda mengajukan permohonan izin baru. Kalau yang sudah konsesi tinggal penyesuaian,” ujar Aulia saat jumpa media di Jakarta, Minggu (18/03/2018).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi izin BUP yang terbit sebelum Permenhub No. 51/2015 dirilis. Sebelum ada beleid itu, izin usaha BUP tidak memiliki jangka waktu.

Namun, dalam beleid yang baru, izin usaha BUP dipatok 5 tahun. Bila dalam 3 tahun setelah penerbitan regulasi baru BUP belum juga memiliki konsesi atua mengelola jasa kepelabuhan, izin BUP secara otomatis tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan, kegiatan usaha inti BUP antara lain jasa tambat, pelayanan air bersih, pelayanan penumpang, pelayanan barang, penumpukan barang, konsolidasi barang, dan pemanduan kapal.

Menurut Aulia, tidak seluruh anggota ABUPI menjalankan kegiatan inti kepelabuhanan. Namun demikian, BUP tersebut tetap dikategorikan melakukan kegiatan kepelabuhanan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Aulia menambahkan pihaknya juga mengimbau anggota untuk segera membuat laporan kegiatan agar progres usaha bisa terpantau oleh regulator. ABUPI juga membuka diri untuk memberikan konsultasi bagi BUP yang belum bergabung dengan ABUPI.

Di sisi lain, ABUPI menilai perlu ada relaksasi dalam persyaratan pemberian konsesi bagi BUP. Wakil Ketua Umum ABUPI David Rahadian mengatakan salah satu syarat yang dinilai cukup berat yakni soal penguasaan lahan.

Saat ini,  ada beberapa BUP yang tergabung dalam ABUPI tidak memiliki lahan sendiri. BUP beroperasi di atas lahan milik mitra maupun induk usahanya.

“Syarat mendapatkan konsesi, tanahnya kan milik sendiri, modalnya sendiri, tidak boleh pake dana APBN atau APBD,” jelasnya.

Kendati demikian, Aulia menilai enam BUP yang sudah mendapatkan konsesi dan 14 yang tengah dalam pembahasan untuk mendapat konsesi berkomitmen untuk membangun fasilitas pelabuhan demi kepentingan negara. Pasalnya, setelah perjanjian berakhir, fasilitas yang dibangun BUP diserahkan kepada negara.

Aulia menyebut, sejak penerbitan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, minat swasta untuk berinvestasi di sektor kepelabuhan mulai marak. Namun, hal itu tidak berbanding lurus dengan perolehan konsesi dari pemerintah.

Secara umum, dia menilai undang-undang yang menjadi tonggak bagi reformasi kepelabuhan itu telah menghapus monopoli sekaligus membuka pintu bagi swasta. Dengan kondisi seperti itu, iklim usaha kepelabuhan kini lebih kompetitif. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.