Industri Menolak RUU Larangan Minuman Beralkohol

Jakarta (Paradiso) – Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol tahun ini membuat pelaku industri angkat suara. Pelaku industri berpendapat, seharusnya pemerintah mengatur produksi, peredaran dan syarat mengonsumsi minol ketimbang menyetujui pelarangan ketiga aktivitas tersebut.

Cosmas Batubara, Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk, menyatakan jika RUU tersebut disahkan, pelaku industri minuman beralkohol (minol) bakal terpapar dampak negatif.  Negara demokrasi  itu rakyat atau warga negara bebas memilih apa yg mau dikonsumsinya. Lagian, sejauh ini Multi Bintang tak lupa menyetorkan bagiannya kepada negara dalam wujud pajak. Sayangnya, Cosmas tak memerinci besaran pajak yang perusahaan ini bayarkan saban tahun.

“Bisa dimaklumi jika Multi Bintang ketar-ketir dengan pembahasan RUU ini. Menilik historikal catatan keuangan, perusahaan ini cukup besar menggantungkan cuan dari penjualan minuman beralkohol. Di laporan keuangan per 31 Desember 2013 misalnya, kontribusi penjualan minuman beralkohol tercatat Rp3,17 triliun,” ujarnya.

Dikatakan, nilai ini setara dengan 89,04% atas total pendapatan Rp3,56 triliun. Sisanya barulah pendapatan dari penjualan  non-minuman beralkohol Rp388,82 miliar, atau 10,96%. Tak berbeda dengan catatan keuangan terakhir per 31 Maret 2014. Penjualan minuman beralkohol tercatat Rp633,95 miliar, setara dengan 89,95%. Sisanya barulah pendapatan dari penjualan non-minol.

Sementara M. S. Hidayat, Menteri Perindustrian, berpendapat senada, saya kira kebutuhan alkohol ini riil, ya. Jadi yang harus diatur itu distribusinya agar sesuai umur dan kebutuhan. Dari kacamata industri, bisnis minol justru bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penetrasi pasar ekspor.

Begitu pula Faiz Ahmad, Direktur Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian (Kemprin), mengatakan, sejauh ini lembaganya belum sekalipun diajak urun-rembug oleh DPR. Dus, dia juga belum bisa banyak memberikan pendapat. Tapi RUU tersebut pasti akan dibahas dengan pemerintah, tak mungkin tiba-tiba disahkan.

Catatan saja, RUU Larangan Minuman Beralkohol dari DPR berisi larangan memproduksi, menyimpan dan mengonsumsi minol dengan kadar alkohol di atas 1%. Mereka yang ketahuan memproduksi minol bakal dikenai sanksi penjara paling sedikit dua tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara mereka yang mengonsumsi minol diancam hukuman bui paling sedikit tiga bulan dan paling lama dua tahun serta denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.