Kemenhub Bentuk Kelembagaan untuk Perketat Pengawasan Dermaga di Danau Toba

JAKARTA (Paradiso) – Menindaklanjuti kecelakaan KM Sinar Bangun 4 yang terjadi di Perairan Danau Toba pada tanggal 18 Juni lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan beberapa tindakan langsung untuk meningkatkan aspek keselamatan. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, akan segera dibuat kelembagaan yang berfungsi sebagai pengawas dan pembina operasional di dermaga yang terletak di sekitar Danau Toba.

“Kita akan membentuk kelembagaan di sana (Danau Toba) yang berfungsi sebagai pengawas dan juga sebagai pembina operasional dermaga. Nanti setiap dermaga yang sudah kita sahkan dengan penetapan lokasi dan mendapatkan surat keputusan Pak Menteri Perhubungan akan kita ikuti atau akan kita awasi terus menerus. Sehingga aspek keselamatan sebagai prioritas utama tidak diabaikan,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam Konferensi Pers Terkait Kecelakaan KM Sinar Bangun 4 di Kantor Badan SAR Nasional, Kamis (28/6).

Dari sejumlah total 31 dermaga yang ada di Danau Toba, akan dilakukan seleksi untuk mengesahkan atau melegalkan dermaga-dermaga tersebut dilihat dari aspek ekonomi, keselamatan, dan lokasi.

“Dari 31 dermaga nanti akan kita pilih, akan kita analisa mana yang paling memungkinkan dilihat dari berbagai macam aspek pertimbangan. Baik dari aspek ekonominya, keselamatannya, lokasinya mungkin akan tidak pas. Yang tidak pas nanti akan kita hilangkan. Akan kita pilih yang memungkinkan dan memang dibutuhkan masyarakat dan akan kita legalkan, kita bina terus menerus,” tambah Dirjen Budi Setiyadi.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan sekarang sedang membangun 5 dermaga yang nanti akan dilegalkan. Kelima dermaga tersebut diantaranya adalah Dermaga Ajibata, Tigaras, Ambarita, Muara, dan Simanindo.

“Ini sedang kita lakukan evaluasi dan analisa, dari 31 demaga itu yang jelas akan kita sahkan dan legal yang sedang kita bangun ada lima. Lima ini yang sudah kami sebutkan tadi, Ajibata, Tigaras, Ambarita, Muara, dan Simanindo,” ujar Dirjen Budi.

Pembangunan kelima dermaga tersebut sudah dimulai oleh Kementerian Perhubungan dari beberapa tahun yang lalu, dan mulai dilakukan renovasi dari tahun 2017 akibat beberapa kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, renovasi dan pekerjaan akan dilakukan kembali pada kelima dermaga ini sampai dengan tahun 2019.

“Yang mau kita bangun, sebenernya sudah ada lima. Ini sudah kita bangun dari beberapa tahun yang lalu tetapi karena mungkin tingkat kerusakan dan sebagainya sudah kita lakukan renovasi semenjak tahun 2017. Terlepas dari tidak ada kejadian ini, kita sudah bekerja dari tahun 2017 dan nanti selesai pencarian korban ini kita akan mulai pekerjaan kembali sampai dengan tahun 2019. Masing-masing dermaga rata-rata sekitar 75 milyar per dermaganya,” imbuh Dirjen Perhubungan Darat.

Selain membentuk lembaga pengawas dan pembina operasional dermaga, Kementerian Perhubungan juga sudah melakukan beberapa hal untuk menangani kasus kecelakaan yang terjadi dan meminimalisir terjadinya hal serupa. Beberapa tindakan tersebut diantaranya membentuk tim Ad Hoc, melakukan bulan keselamatan pelayaran dan membagikan life jacket gratis kepada operator kapal motor yang beroperasi di Danau Toba.

“Pak Menteri langsung memerintahkan untuk membentuk tim ad hoc, tim ini dibentuk dalam rangka percepatan atau dalam rangka akselerasi perubahan menyangkut masalah keselamatan pelayaran di Danau Toba. Kita juga sudah mendorong pelaksana keselamatan untuk melakukan bulan keselamatan pelayaran,” jelas Dirjen Budi.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Muhammad Syaugi, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto, serta Direktur Utama PT Jasa Raharja Budi Rahardjo. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.