Kemenhub Diminta Perhatikan Keluhan Asosiasi Pariwisata

air asiaJakarta (Paradiso) – Komisi X DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempertimbangkan kembali kebijakan menghapus tiket pesawat murah karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi sektor pariwisata.

“Kami mendengar keluhan dari ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies) waktu itu juga ada asosiasi periwisata Inka. Mereka sampaikan tidak ada jaminan penghapusan tarif murah itu juga tidak menimbulkan resiko,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya, di sela rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (22/1/2015).

Menurut Riefky, keluhahan itu ada baiknya diterima baik oleh Kemenhub. Terutama terkait saran dari asosiasi pariwisata tersebut bahwa sebaiknya Kemenhub lebih mengevaluasi perizinan terhadap perusahaan penerbangan sebab disitulah faktor resiko keamanan.

“Contoh walaupun tidak ada insiden jatuh, dalam kasus keterlambatan keberangkatan kadang-kadang penumpang itu malah menuntut di travel agennya sementara pihak penerbangan tidak bertanggung jawab,” ujar Riefky.

Maka itu, Riefky meminta, dalam memutuskan sebuah kebijakan terkait tarif, Kemenhub tidak hanya berdasarkan persoalan faktor kecelakaan, melainkan lebih menyangkut teknis regulasi.

“Jadi kalau kita lihat kecelakaan terjadi, penyelesaian menurut kami juga secara teknis yang terkait, bukan perubahan yang menganggu sektor lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR juga tidak melihat bahwa tiket pesawat murah yang diberlakukan maskapai penerbangan atau Low Cost Carrier (LCC) merupakan penyebab kecelakaan pesawat selama ini. Maka itu akan dilakukan kajian melalui Pantia Kerja (Panja) Komisi V DPR.

“Kan sudah pengalaman kita menyangkut kebijakan BBM yang diputuskan dengan cepat dan akhirnya juga turun. Menhub juga harus belajar dari itu, kaji betul bagaimana kaitannya dengan masyarakat dibawah sendiri sebagai pengguna, kemudian dampak pada daerah pariwisata,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Farry Djemi Francis.

Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan pengaturan tarif batas bawah untuk maskapai penerbangan yang dipatok 40 persen dari tarif batas atas. Dasar kebijakan itu, selain adanya perubahan kurs, juga demi terjaganya faktor keamanan dan keselamatan penerbangan. (*)

Facebook Comments

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.