Pelarangan Kegiatan PNS di Hotel Dikaji Ulang

PNS rapatJakarta (Paradiso) – Pelarangan penggunaan fasilitas hotel untuk kegiatan PNS memberikan dampak ke industri pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan hotel turun sekitar 25%.

“Saya sudah ke daerah-daerah. Saya sudah dapat laporan resmi dari PHRI, jadi average itu turun 25%, itu impact dari kebijakan tersebut,” ujar Arief.

Menurutnya, impact akan semakin besar pada daerah-daerah kecil. Di Kota besar seperti Palembang saja turunnya 42%. Ia juga menyebutkan bahwa di sebuah kota ada satu hotel yang ditutup.

Menpar telah membahas mengenai aturan larangan penggunaan fasilitas hotel oleh PNS bersama MenPAN. Aturan ini pun akan dikaji ulang. Menpar pun memaparkan tiga kemungkinan dari kelanjutan aturan ini.

“Semua concern ini sudah kita sampaikan, kurang lebih akan dipertimbangkan. Ada 3 pilihan, satu ditunda pelaksanaannya, yang kedua direvisi dari kata-kata dihentikan menjadi dikurangi, yang ketiga ya dibatalkan,” jelas Arief.

Dia berharap aturan ini tidak memberikan impact yang besar. Arief mengharapkan hasil yang paling bagus untuk semuanya termasuk industri pariwisata. Menurutnya aturan ini memberikan multiplier impact yang sangat besar.

Tunggu Keputusan Menpan

“Kita masih tunggu dari Menpan RB karena sebelumnya kita sudah koordinasi,” kata Arief Yahya. Menpar juga sempat meminta agar kebijakan pelarangan tersebut, implementasi dan waktu penerapannya dipertimbangkan kembali.

Sementara itu, Menpan RB sendiri sebelumnya telah menyatakan akan mempertimbangkan dan mengkaji masukan dari Menpar tersebut dengan merumuskan jalan terbaik.

Pada prinsipnya, Yuddy mengatakan, aparatur negara dan kegiatan programnya harus tetap berlangsung dan jangan merugikan pihak lain, termasuk pengembangan industri pendukungnya. “Intinya ada win-win solution,” katanya.

Meski berniat mempertimbangkan, Yuddy menegaskan untuk sementara ini kebijakan yang sama masih tetap berlaku bahwa aturan rapat PNS tidak boleh dilaksanakan di hotel selama masih ada fasilitas pemerintah lain yang bisa digunakan. Namun, jika pun harus diselenggarakan di hotel, harus ada argumentasi dan alasan yang pasti.

“Jangan sampai merugikan pihak mana pun. Inspektorat tetap mengawasi, tapi pandai-pandailah untuk menerjemahkan aturan ini. Kemenpar jadi bagian untuk gas dan saya rem-nya. Tapi, masih dalam satu kendaraan yang sama,” katanya. (*)

Facebook Comments

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.