MALADEWA, PARADISO. CO. ID – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakebaparekraf) Angela Tanoesoedibjo menekankan pentingnya investasi di bidang teknologi dalam mengelola krisis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan begitu percepatan pemulihan ekonomi tanah air dapat terwujud.
Wamenparekraf Angela saat menghadiri acara “UNWTO Ministerial Roundtable on Tourism Resilience through Innovation and Digitalization in Asia and the Pacific” di CROSSROADS Maldives, Selasa (14/6/2022) mengatakan ketika berbicara mengenai krisis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, semua perlu memahami konteks dari krisis itu sendiri, karena jenis krisis beragam. Mulai dari krisis alam, buatan manusia, ekonomi, politik, terorisme, hingga perubahan iklim.
“Dampak dan risiko krisis ini dapat mengganggu jalannya kegiatan pariwisata dan bahkan membuat industri ini mundur selama beberapa tahun. Jadi ketika kita berbicara tentang teknologi apa yang harus kita investasikan untuk meningkatkan ketahanan pariwisata, saya percaya kita harus mulai berinvestasi dalam pencegahan krisis. Karena pencegahan lebih baik daripada penyembuhan atau pemulihan ketika krisis itu datang,” kata Wamenparekraf Angela.
Investasi di bidang teknologi ini dapat berupa sistem peringatan dini terhadap krisis alam di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Selain itu juga perlu adanya pembangunan infrastruktur yang kokoh dan kuat guna mengantisipasi potensi bahaya. “Tentu saja, teknologi platform komunikasi terintegrasi untuk dapat menyebarluaskan informasi secara efektif dalam menghadapi keadaan darurat,” ujar Wamenparekraf.
Baca Juga: Sekda Ungkap Sejumlah Upaya Pemprov Sumbar untuk Sukseskan Pemilu 2024 PADANG- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" di Lapangan Satbrimobda Polda Sumbar, Padang (17/10/2023). Apel yang digelar secara serentak oleh seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia tersebut, bertujuan untuk pemeriksaan akhir kesiapan personel, peralatan, dan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024. Hadir mewakili Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri mengatakan pihaknya selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah melaksanakan sejumlah kewajiban dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. "Gubernur bersama DPRD telah menunaikan 2 kewajiban yang menjadi tugas Pemprov untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024, pertama terkait alokasi anggaran dan yang kedua, terkait netralitas ASN," tegas Hansastri usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Mantap Brata Singgalang 2023-2024. Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya menyambut baik berbagai persiapan yang telah dilakukan banyak pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Hansastri berharap, semua upaya tersebut dapat membuat Pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib, baik di tingkat Sumbar maupun nasional. "Melihat apa yang telah dilakukan banyak pihak hingga saat ini, kita berharap penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar," pungkas Hansastri. Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan Pemilu 2024 adalah Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia dan berpengaruh besar untuk masa depan bangsa. Menurutnya, seluruh pihak mesti memberikan kontribusi positifnya untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dikatakannya, Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" akan berlangsung selama 222 hari, terhitung mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menyebut, khusus di Sumbar personil Polri yang diturunkan untuk pengamanan pemilu 2024 lebih kurang sebanyak 8.000 orang. Jumlah tersebut, belum termasuk personil pendukung dari komponen TNI dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sementara secara nasional, Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini melibatkan sebanyak 434.197 personel Polri, mulai di tingkat Mabes hingga seluruh polda jajaran. "Khusus di tubuh Polda Sumbar, kita menurunkan 3/4 dari total kekuatan. Jumlah nya sekitar 8.000 personil," ungkap Irjen Pol Suharyono. Dalam teknis pelaksanaannya, Kapolda mengakui penanganan untuk setiap daerah tidak sama, ada pemetaan klasifikasi tingkat pengamanan berdasarkan potensi kerawanan ganguan keamanan. Di Sumbar, sambung Kapolda, pihaknya menilai seluruh daerah masih dalam kategori aman, sehingga belum diperlukan penanganan khusus. Tapi, ia mengaku pihaknya akan terus melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi jika saja terjadi kondisi diluar perkiraan awal. "Meskipun saat ini di Sumbar belum ada daerah yang termasuk kategori rawan. Tapi kita tetap lakukan pemantauan, sebagai langkah antisipasi," pungkas Kapolda Sumbar. Terakhir ia menegaskan, dalam pelaksanaan pengamanan selama Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" pihaknya akan mengedepankan 4 unsur utama yakni, pertama security (bebas dari rasa takut dan kekhawatiran), surety (keyakinan dan kepastian hukum), safety (kenyamanan), peace, (perasaan tentram dan damai). Menurutnya, jika empat unsur tersebut telah dapat diwujudkan maka dengan sendirinya keamanan bisa terwujud dan terjamin. (adpsb/ ** / H )
Dalam menghadapi krisis perubahan iklim, Wamenparekraf Angela menjelaskan Kemenparekraf telah bekerja sama dengan pelaku industri untuk memperkenalkan teknologi baru yakni aplikasi carbon footprint calculator dan offsetting untuk para wisatawan guna mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Program carbon footprint calculator (CFPC) merupakan upaya Kemenparekraf dalam melakukan pengimbangan nilai emisi yang telah dihasilkan, dengan menyerap jejak karbon demi membantu mencegah dampak buruknya pada iklim.
“Sehingga traveler bisa memilih untuk bepergian dengan lebih bertanggung jawab saat berkunjung ke Indonesia. Kami juga melakukan investasi teknologi lainnya untuk mengurangi penyebab bencana, seperti energi bersih, transportasi hijau, ekowisata, dan pengelolaan sampah,” kata Wamenparekraf.
Selain itu, Kemenparekraf juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri agar bisa masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Karena seperti yang diketahui bersama, pandemi COVID-19 membuat mobilitas masyarakat jadi terbatas, kegiatan perdagangan pun sempat terhenti. Salah satu solusi untuk keluar dari krisis tersebut dengan mengandalkan digitalisasi yang berkembang sangat pesat di tengah pandemi. Dan pelaku usaha mau tidak mau harus mampu memanfaat peluang ini.
“Hingga saat ini, kami telah berhasil melakukan on boarding 18,5 juta pelaku UMKM ke platform digital. Sehingga mereka dapat memperluas pasar mereka secara lokal, nasional, dan internasional. Dan ini penting bagi Indonesia karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan teknologi dapat membantu mereka dengan efisiensi,” ujar Wamenparekraf.***rls
