PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pemulihan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pascabencana melalui program Klinik UMKM Minang Bangkit. Program ini tercatat telah menyasar 4.876 UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat.
Apresiasi tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri peresmian Klinik UMKM Minang Bangkit yang dilakukan oleh Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia, Helvi Y. Moraza, Jumat (23/1), di halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
Menurut Muhidi, kehadiran Klinik UMKM Minang Bangkit menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi dan memulihkan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Kami sangat mengapresiasi program aktivasi Klinik UMKM Minang Bangkit ini. Ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang memang sangat dibutuhkan. Terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian UMKM, terlebih Wakil Menteri yang hadir langsung,” ujar Muhidi.
Ia menegaskan, meskipun program ini secara khusus memprioritaskan pendampingan bagi UMKM terdampak bencana, namun pelaku UMKM lainnya tetap memiliki peluang untuk mendapatkan layanan serupa.
“Fokus utama memang UMKM terdampak bencana, tetapi tidak menutup kemungkinan UMKM lain juga dapat dilayani. Yang terpenting, klinik ini dijalankan secara serius, fokus, dan berkelanjutan,” katanya.
Muhidi menjelaskan, Klinik UMKM Minang Bangkit dirancang dengan pendekatan layaknya layanan kesehatan, yakni melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi usaha pelaku UMKM sebelum menentukan langkah pemulihan.
“Karena ini konsepnya klinik, maka yang dilakukan adalah memeriksa. Apa persoalan usahanya, apa kebutuhannya, lalu dirumuskan langkah atau ‘resep’ agar UMKM tersebut bisa pulih dan berkembang kembali,” jelasnya.
Pendekatan tersebut meliputi identifikasi masalah usaha, analisis kebutuhan pendampingan, hingga pemberian rekomendasi strategi yang aplikatif. Dengan demikian, pemulihan UMKM diharapkan tidak bersifat seremonial, melainkan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
Ia juga mengimbau para pelaku UMKM, khususnya yang terdampak bencana, untuk memanfaatkan keberadaan Klinik UMKM Minang Bangkit secara optimal sebagai sarana pemulihan dan peningkatan kapasitas usaha.
“Kami berharap seluruh UMKM dapat memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Ini adalah momentum untuk pulih dan bangkit bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Y. Moraza mengatakan, Kementerian UMKM menghadirkan Klinik UMKM sebagai pusat pemulihan dan penguatan usaha pascabencana, sekaligus mendorong pelaku UMKM agar dapat naik kelas.
“Klinik UMKM menjadi simpul koordinasi untuk pendataan UMKM by name by address, pemulihan mental dan trauma healing, pendampingan usaha yang terarah, akses pembiayaan yang tepat, serta penguatan akses pasar melalui digitalisasi,” kata Helvi.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Klinik UMKM Minang Bangkit. Ia menilai program tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat yang tengah berupaya bangkit dari dampak bencana.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dari total 740.347 UMKM yang tersebar di daerah tersebut, sebanyak 4.876 UMKM tercatat terdampak langsung bencana. Selain itu, terdapat 11.107 pelaku UMKM yang merupakan nasabah perbankan turut terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, Klinik UMKM Minang Bangkit diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan UMKM sebagai fondasi perekonomian Sumatera Barat.***
