PADANG — Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengajak masyarakat menjadikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari kesadaran dan kepedulian bersama terhadap pembangunan daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Muhidi.
Ia mengatakan, kegiatan seperti Gebyar Pajak penting tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membuka ruang komunikasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
“Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Muhidi berharap masyarakat membayar pajak bukan semata-mata karena adanya kewajiban dan sanksi, tetapi karena memahami bahwa kontribusi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.
“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” katanya.
Menurutnya, penerimaan dari sektor pajak memiliki kaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satunya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung mobilitas warga, distribusi barang, serta kegiatan ekonomi.
“Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha,” ujar Muhidi.
Karena itu, ia mendorong agar kesadaran membayar pajak dibangun secara berkelanjutan melalui edukasi yang sederhana dan mudah dipahami. Informasi mengenai waktu pembayaran, mekanisme, lokasi layanan, serta manfaat pajak perlu disampaikan melalui berbagai saluran yang dekat dengan masyarakat.
Muhidi juga mendorong pemanfaatan media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat, hingga kolaborasi dengan generasi muda sebagai sarana edukasi perpajakan.
“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” katanya.
Di sisi lain, Muhidi menilai peningkatan kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang mudah dan dekat. Inovasi seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat aktivitas masyarakat, serta layanan digital perlu terus dikembangkan.
“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan penerimaan pajak secara transparan dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu melihat bahwa kontribusi yang mereka bayarkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik.
DPRD Sumbar, kata Muhidi, terus mendorong kolaborasi pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media, serta masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.
“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.***
