Anggaran Pilwakot Ditahan

MATARAM – Anggaran Pilkada Kota Mataram belum dapat dicairkan hingga akhir 2019 ini. Padahal, tahapan Pilkada serentak akan dimulai akhir September mendatang. Di sisi lain, dana Pilwakot untuk tahun ini sudah dialokasikan pada APBDP Kota Mataram 2019.

Lantas, kenapa anggaran untuk KPU dan Bawaslu Kota Mataram belum bisa dicairkan oleh Pemkot? Alasannya, APBDP Kota Mataram tahun 2019 masih dalam tahap proses evaluasi di tangan Pemprov NTB. Sehingga, pencairan dana kontestasi politik di Kota Mataram itu, masih menunggu hasil evaluasi dari Pemprov NTB. Setelah itu, baru bisa dicairkan.

“Belum kita berikan. Nanti kan masih proses. Apa bunyi dari evaluasi Provinsi NTB terhadap APBD ini,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Syakirin Hukmi, kemarin.

Untuk diketahui, bahwa KPUD telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Sementara Bawaslu Kota Mataram mengusulkan Rp 9,8 miliar. Anggaran yang diusulkan oleh kedua lembaga itu, belum dibahas tuntas bersama Pemkot.

Akan tetapi, anggaran Pilkda Kota Mataram 2020 akan dikucurkan secara bertahap. Syakirin menyebutkan, dalam APBDP tahun 2019, Pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk KPUD sebesar Rp 1 miliar dari jumlah yang diusulkan. Sedangkan untuk Bawaslu hanya Rp 500 juta. Anggaran tersebut hanya akan digunakan sampai akhir tahun ini. Sedangkan sisanya, akan dikucurkan tahun depan.

“Kemarin kita ada pertemuan di Provinsi, bersama Dirjen Keuangan Daerah sudah memberikan arahan kaitannya dengan dana itu,” bebernya.

Syakirin mengatakan, apakah anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada sudah mencukupi atau tidak. Berapa anggarannya pun harus disiapakan oleh kabupaten/kota dalam menyukseskan Pilkada serentak itu. Semuanya tergantung arahan dari kementerian terkait sesuai pertemuan tersebut.

“Nanti ada surat edaran dari kementerian,” ujarnya.

Surat edaran kementerian itu, tambah Syakirin, nanti akan dijadikan acuan atau landasan oleh Pemprov NTB dalam melakukan evaluasi terhadap APBD kabupaten/kota.

“Nanti atas dasar itulah, akan jelas dia,” cetusnya.

Anggaran yang dialokasikan itu akan cair setelah APBDP selesai dievaluasi. Namun, anggaran itu tidak serta merta langsung diberikan kepada KPUD dan Bawaslu. Meskipun, Pemprov NTB sudah selesai mengevaluasi APBDP Kota Mataram tahun 2019. Sebab, perlu ada kajian kembali oleh Pemkot.

“Dari hasil evaluasi itu, kita akan melakukan penyempurnaan terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Syakirin. (ello)

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.