Bali Bersih Sampah Plastik

Oleh Budi Adnyana, SH,MH,CLA – Staf Ahli Bidang Hukum Gubernur Bali

Seiring dengan keluarnya Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dimana Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup serta menjamin perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat serta mencegah pencemaran/kerusakan lingkungan sebagai akibat digunakannya PSP (Plastik Sekali Pakai).

Dimana Peraturan Gubernur ini sebenarnya merupakan implementasi dari konsep pembangunan semesta berencana yang berlandaskan/bersumber dari filosofi Tri Hita Karana yang berakar pada kearifan lokal Sad Kertih yaitu khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu : Wana Kertih (perlindungan hutan), Danu Kertih (perlindungan danau dan sumber mata air), Segara Kertih (perlindungan pada lautan dan pantai), Jagat Kertih (perlindungan pada alam), yang kesemuanya itu telah tertuang secara lengkap dalam visi dan misi Gubernur Bali yaitu Nangun Sat Kerti Loka Bali.

Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) adalah salah satu contoh belum diterapkannya prinsip responsible production sebagai salah satu tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals) karena sistem produksinya belum mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah produk atau kemasan produk tersebut habis masa pakainya (post-consumer). PSP juga belum menjalankan prinsip dimana seharusnya setiap produk atau kemasan produk yang dibuat sudah mempertimbangkan tindakan yang harus dilakukan apabila masa pakainya selesai, apakah harus diguna ulang atau didaur ulang yang dikenal dengan prinsip Design for Environment (DfE) atau Design for Sustainability (DfS), dan PSP ini sangat susah untuk bisa terurai secara alamiah. Karena didisain sekali pakai, maka hampir seluruh PSP yang diproduksi dan digunakan akan menjadi sampah pada masa akhir pakainya. Sebagai akibat nyata dari disain sekali pakai, maka sampah yang ditimbulkan dari PSP jumlahnya sangat besar, khususnya dari sisi volume dan satuan unit-nya, dan angka peningkatannya sangat massif.

Oleh karena itu maka Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 ini, dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa jenis PSP yang dilarang adalah : 1. Kantong plastik, 2. Styrofoam, 3. Sedotan plastik, sementara dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) dengan jelas dan lengkap dinyatakan : setiap Produsen dilarang memproduksi PSP, setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP, setiap Pemasok dilarang memasok PSP, setiap Pelaku usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP (Pasal 7), serta setiap orang dan pelaku usaha dilarang menggunakan PSP (Pasal 9 ayat 1).

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mendapatkan reaksi dan tantangan yang cukup serius dari kalangan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia dan juga dari pelaku usaha yang berkecimpung dalam pengadaan maupun distribusi PSP. Mereka mengajukan permohonan hak uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung untuk melawan pelaksanaan dari Pergub No. 97 Tahun 2018. Namun permohonan uji materi ini ditolak oleh Mahkamah Agung (Putusan MA No. 29 P/HUM/2019 tertanggal 23 Mei 2019), sehingga Pergub ini menjadi sah berlaku di seluruh wilayah Bali. Terkait dengan keberanian Gubernur Bali mengeluarkan Pergub ini dan Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan uji materi sehingga Pergub ini sah berlaku, Gubernur Bali mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan baik pemerintah pusat, para aktifis lingkungan, dan pemerhati kebijakan publik baik dalam skala nasional maupun internasional. Pergub ini merupakan peraturan Gubernur pertama di seluruh Indonesia terkait dengan pelarangan penggunaan PSP. Sehingga di kemudian hari sangat mungkin Pergub ini akan menjadi inspirasi bagi gubernur-gubernur lain dalam rangka penanganan dan pengurangan PSP.

Terkait dengan pelarangan penggunaan PSP, maka pemprov Bali tidak bisa melakukannya sendiri, tapi butuh dukungan dan kesadaran semua kalangan untuk ikut serta memerangi PSP dan mengantisipasi bersama-sama dampak buruk dari tercemarnya lingkungan dan juga bahayanya bagi kesehatan manusia. Peran media masa, khususnya MOI (Media Online Indonesia) sebagai organisasi berkumpulnya teman-teman jurnalis online tentu sangat besar peranannya untuk ikut menyosialisasikan Pergub dimaksud dan ikut memonitoring dan mengawasi pelaksanaan Pergub ini di masyarakat Bali.

Satu dan lain hal karena Bali adalah daerah tujuan wisata utama dan pintu masuk bagi wisatawan. Jumlah turis asing yang masuk adalah 6,4 juta per tahun dan turis domestik lebih dari 10 juta per tahun. Sudah tentu ekonomi Bali yang bersumber dari industri pariwisata sangatlah tergantung kepada lingkungan yang sehat dan pantai yang bersih dari sampah plastik sehingga para wisatawan akan datang kembali untuk berwisata di Bali. (*)

Facebook Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.