BUKITTINGGI|PARADISO INDONESIA – Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi luncurkan Program Koperasi Konsumen (KOKESRA) Ekonomi Syariah Roda Dua dan Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Istana Bung Hatta Bukittinggi.
Kokesra tersebut digagas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Asra Faber, program usaha kerjasama bagi hasil tanpa bunga, dengan sasaran pengusaha mikro anggota koperasi.
Menurut Buya Mahyeldi, koperasi ini bertujuan membangun pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah di Provinsi Sumatera Barat khususnya.
“Tentunya program ini patut diapresiasi karena datang dari wakil rakyat yang peduli akan peningkatan ekonomi Sumatera Barat,” ucap Mahyeldi.
Selanjutnya Buya Mahyeldi juga menyampaikan bahwa seperti diketahui lebih dari 4.000 Koperasi dan 593.100 UMKM di Sumatera Barat telah mampu menyerap banyak tenaga kerja.
“Koperasi dan UMKM ini telah menjadi pilar yang tangguh menopang perekonomian masyarakat di Sumbar, karena pelaku Koperasi dan UMKM menyebar hingga ke pelosok nagari,” katanya.
Ia berharap dengan terciptanya ekosistem usaha yang berbasis syariah yang sejalan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat minang, tentunya akan menjadi soko guru percepatan perkembangan usaha UMKM dan koperasi-koperasi di Sumatera Barat.
“Sinergitas pembiayaan usaha yang akan dilakukan juga diharapkan menjadi peluang di kalangan UMKM dalam mengatasi permasalahan permodalan,” harapnya.
“Semoga program KOKESRA kedepan dapat berjalan dengan baik, berkembang tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat namun dapat mencapai tingkat skala Nasional untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia,” tutupnya.
Baca Juga: Sekda Ungkap Sejumlah Upaya Pemprov Sumbar untuk Sukseskan Pemilu 2024 PADANG- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" di Lapangan Satbrimobda Polda Sumbar, Padang (17/10/2023). Apel yang digelar secara serentak oleh seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia tersebut, bertujuan untuk pemeriksaan akhir kesiapan personel, peralatan, dan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024. Hadir mewakili Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri mengatakan pihaknya selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah melaksanakan sejumlah kewajiban dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. "Gubernur bersama DPRD telah menunaikan 2 kewajiban yang menjadi tugas Pemprov untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024, pertama terkait alokasi anggaran dan yang kedua, terkait netralitas ASN," tegas Hansastri usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Mantap Brata Singgalang 2023-2024. Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya menyambut baik berbagai persiapan yang telah dilakukan banyak pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Hansastri berharap, semua upaya tersebut dapat membuat Pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib, baik di tingkat Sumbar maupun nasional. "Melihat apa yang telah dilakukan banyak pihak hingga saat ini, kita berharap penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar," pungkas Hansastri. Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan Pemilu 2024 adalah Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia dan berpengaruh besar untuk masa depan bangsa. Menurutnya, seluruh pihak mesti memberikan kontribusi positifnya untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dikatakannya, Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" akan berlangsung selama 222 hari, terhitung mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menyebut, khusus di Sumbar personil Polri yang diturunkan untuk pengamanan pemilu 2024 lebih kurang sebanyak 8.000 orang. Jumlah tersebut, belum termasuk personil pendukung dari komponen TNI dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sementara secara nasional, Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini melibatkan sebanyak 434.197 personel Polri, mulai di tingkat Mabes hingga seluruh polda jajaran. "Khusus di tubuh Polda Sumbar, kita menurunkan 3/4 dari total kekuatan. Jumlah nya sekitar 8.000 personil," ungkap Irjen Pol Suharyono. Dalam teknis pelaksanaannya, Kapolda mengakui penanganan untuk setiap daerah tidak sama, ada pemetaan klasifikasi tingkat pengamanan berdasarkan potensi kerawanan ganguan keamanan. Di Sumbar, sambung Kapolda, pihaknya menilai seluruh daerah masih dalam kategori aman, sehingga belum diperlukan penanganan khusus. Tapi, ia mengaku pihaknya akan terus melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi jika saja terjadi kondisi diluar perkiraan awal. "Meskipun saat ini di Sumbar belum ada daerah yang termasuk kategori rawan. Tapi kita tetap lakukan pemantauan, sebagai langkah antisipasi," pungkas Kapolda Sumbar. Terakhir ia menegaskan, dalam pelaksanaan pengamanan selama Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" pihaknya akan mengedepankan 4 unsur utama yakni, pertama security (bebas dari rasa takut dan kekhawatiran), surety (keyakinan dan kepastian hukum), safety (kenyamanan), peace, (perasaan tentram dan damai). Menurutnya, jika empat unsur tersebut telah dapat diwujudkan maka dengan sendirinya keamanan bisa terwujud dan terjamin. (adpsb/ ** / H )
Terakhir Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada wakil rakyat yang telah menganggarkan program ini melalui pokok-pojok pikiran (pokir) anggota dewan dalam bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 6.000 orang di tahun 2023.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Asra Faber mengatakan Program Kokesra dibentuk tidak hanya di Kabupaten Agam dan Bukittinggi saja, tetapi juga untuk koperasi se-Sumatera Barat yang akan memasarkan semua produk-produk UMKM Sumbar.
“Untuk dijadikan sebagai unit-unit di daerah, kita sudah melakukan koordinasi dengan beberapa daerah seperti di Jawa. Begitu juga produk-produk masyarakat, maka program Kokesra inilah yang akan menampung itu nantinya,” ungkap Asra Faber.
Selain itu ia menyebutkan juga ada program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja rentan yang berada di Kab. Agam dan Bukittinggi sebanyak 1.500 orang. Pekerja rentan yang dimaksud merupakan pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar.
“Memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim, juga rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata, mudah-mudahan dengan hadirnya koperasi ini bisa berkembang di Sumbar,” harapnya. *** ( H )
