PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan informasi pembangunan, khususnya dalam mendukung monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang dikemas menjadi sebuah inovasi adalah mengintegrasikan Chatbot Rule-Based dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) Berbasis Evidence (SBE) yang digagas oleh Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumbar, Dr. Egy Juniardi, S.IP., M.Si.
Inovasi tersebut dirancang untuk memudahkan pimpinan dan perangkat daerah yang memiliki hak akses dalam memperoleh informasi pembangunan secara lebih cepat dan mandiri. Dengan menggunakan telepon genggam melalui kanal layanan yang disediakan, informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa harus selalu menunggu bantuan tenaga administrator.
“Yang kita bangun bukan sekadar chatbot. Kita ingin data pembangunan yang sudah tersedia dalam SIMBANGDA Berbasis Evidence dapat dimanfaatkan menjadi informasi yang lebih cepat dan mudah diperoleh oleh pihak yang berwenang,” jelas Dr. Egy Juniardi di Padang, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, selama ini sebagian kebutuhan informasi pembangunan masih bergantung pada administrator SIMBANGDA. Dalam kondisi tertentu, proses penyediaan informasi dapat membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit, sementara kebutuhan informasi sangat dinamis, terutama bagi pimpinan saat monitoring progres kegiatan dan prngambilan keputusan.
Melalui inovasi ini, pengguna yang telah terdaftar dan memperoleh hak akses dapat mengakses informasi secara lebih mandiri sesuai kebutuhan dan kewenangannya. Dengan demikian, layanan informasi diharapkan menjadi lebih responsif tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pengendalian data.
“Prinsipnya adalah mudah bagi yang berwenang, tetapi tetap terkendali. Kecepatan pelayanan harus berjalan bersama dengan tata kelola dan akuntabilitas informasi,” jelasnya.
Egy menegaskan, SIMBANGDA Berbasis Evidence tetap menjadi sumber utama informasi, sedangkan Chatbot Rule-Based berfungsi sebagai media layanan yang memudahkan pengguna memperoleh informasi dari sumber data tersebut.
Karena itu, keberadaan chatbot tidak menghilangkan peran admin dan operator. Mereka tetap memiliki fungsi penting dalam pengelolaan data, validasi evidence, pengaturan hak akses, serta pemantauan terhadap layanan informasi yang diberikan.
Lebih dari sekadar penerapan teknologi, inovasi tersebut diharapkan mendorong perubahan pola pelayanan informasi pembangunan di lingkungan Pemprov Sumbar. Data yang sebelumnya tersimpan dalam sistem dapat dimanfaatkan secara lebih praktis dan responsif oleh pengguna yang berwenang.
“Inovasi ini kita harapkan dapat mendekatkan informasi pembangunan kepada pengguna. Ketika informasi bisa diperoleh dengan lebih cepat, maka proses monitoring, pengendalian dan evaluasi juga dapat dilakukan lebih responsif,” katanya.
Dengan integrasi tersebut, Pemprov Sumbar diharapkan semakin mampu membangun ekosistem pengelolaan informasi pembangunan yang cepat, berbasis evidence, terkendali, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.***