PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong penguatan koordinasi lintas daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul munculnya sejumlah titik panas di Sumbar dan provinsi tetangga yang berpotensi memengaruhi kualitas udara di wilayah tersebut.
Mahyeldi mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial karena asap akibat kebakaran dapat menyebar lintas wilayah, tergantung arah dan kecepatan angin serta kondisi atmosfer.
“Kita berharap koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak terkait terus diperkuat dalam penanganan karhutla. Ini penting agar dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dapat kita minimalisir,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (4/9/2026).
Menurut Mahyeldi, kondisi kualitas udara perlu menjadi perhatian bersama. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara dipengaruhi kabut asap.
“Untuk masyarakat, kita imbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” katanya.
Mahyeldi juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran terbuka, baik terhadap sampah maupun lahan. Selain berpotensi menimbulkan sumber asap baru, pembakaran terbuka dapat memperburuk kualitas udara ketika kondisi atmosfer tidak mendukung penyebaran polutan.
“Kita mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan kualitas udara Sumatera Barat agar tetap sehat dan nyaman,” tegasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar Kuartini Deti Putri mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, terdapat 19 titik hotspot di wilayah Sumbar.
Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak lima titik, Lima Puluh Kota satu titik, Pasaman tiga titik, Pesisir Selatan lima titik, dan Sijunjung lima titik.
“Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 19 titik hotspot yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Sijunjung,” ujar Deti.
Selain di Sumbar, sejumlah provinsi tetangga juga mencatat hotspot dalam jumlah signifikan. Berdasarkan data SIPONGI periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat 301 titik hotspot di Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, dan 2.422 titik di Sumatera Selatan.
Deti menjelaskan, keberadaan hotspot di wilayah sekitar perlu diwaspadai karena asap dari kebakaran hutan dan lahan berpotensi terbawa angin menuju wilayah lain, termasuk Sumatera Barat. Namun, tingkat pengaruhnya terhadap kualitas udara sangat bergantung pada dinamika cuaca, arah dan kecepatan angin, serta kondisi atmosfer.
Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Padang Pasir di kawasan Kantor Gubernur Sumbar menunjukkan PM2,5 menjadi parameter dominan, dengan konsentrasi rata-rata 19,88 µg/m³ dan maksimum 21,71 µg/m³.
“Untuk indikatif ISPU PM2,5 berada pada rentang 55,9–58,4 atau masih dalam kategori sedang,” jelas Deti.
Ia mengimbau masyarakat terus mengikuti informasi kualitas udara melalui kanal resmi pemerintah dan meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi perubahan kondisi udara.
Masyarakat juga diminta berperan aktif menjaga kualitas udara dengan menghindari pembakaran terbuka, termasuk pembakaran sampah dan lahan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kata Deti, terus memantau perkembangan hotspot dan kualitas udara sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.***
