Home News Gubernur Mahyeldi Paparkan Evaluasi SAKIP 2024, Perbaikan Kinerja Terus Dilakukan agar Lebih Berdampak bagi Masyarakat

Gubernur Mahyeldi Paparkan Evaluasi SAKIP 2024, Perbaikan Kinerja Terus Dilakukan agar Lebih Berdampak bagi Masyarakat

by Editor Bali
0 comment

PADANG, PARADISO INDONESIA – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memaparkan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumbar Tahun 2024, Rabu (03/07/2024). Gubernur menyatakan, Pemprov Sumbar terus berupaya memperbaiki kinerja secara berkelanjutan agar lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak lebih nyata bagi masyarakat.

“Pemprov Sumbar saat ini menyandang predikat BB (Sangat Baik) dalam penilaian SAKIP, tapi ini sudah sembilan tahun berturut-turut. Kita berharap, agar pada penilaian SAKIP 2024 bisa meraih predikat A,” ujar Gubernur dalam paparannya di hadapan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN RB, Akhmad Hasmy, di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.

Untuk meraih predikat yang lebih baik, sambung Gubernur, setiap OPD di lingkup Pemprov Sumbar beserta pemerintahan di kabupaten/kota perlu bekerja dengan niat, fikiran, bicara, dan tindakan yang lebih baik. Sehingga, hasil kinerja yang diraih juga lebih baik. Terlebih, penilaian SAKIP menjadi salah satu poin untuk memberikan reward (penghargaan) dan menjatuhkan punishment (sanksi) terhadap OPD.

“Senin lalu kita telah menyerahkan hasil penilaian SAKIP untuk 51 OPD di lingkup Pemprov, di mana ada 16 OPD yang meraih predikat A. Meski meningkat 5 OPD ketimbang tahun lalu, jumlah 16 OPD itu masih terlalu sedikit. Oleh karena itu, kita juga memberi peringatan kepada 10 OPD yang masih meraih predikat B (Baik), untuk bisa naik minimal meraih predikat BB (Sangat Baik),” ujar Gubernur lagi.

Baca Juga:   Hari Ini 'Road To Now Playing Festival 2023’ Digelar Di Pulau Peninsula, The Nusa Dua Bali

Pemprov Sumbar, sambung Gubernur, telah dan terus berupaya melakukan perbaikan secara berkelanjutan, agar kinerja pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak lebih nyata bagi masyarakat. Upaya itu antara lain dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Kementerian PAN RB atas hasil penilaian SAKIP tahun 2023.

“Dengan menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PAN RB, kita jadi tahu apa yang menjadi kekurangan selama ini, dan bagaimana kita menyiapkan strategi serta melakukan aksi untuk meminimalisir kekurangan itu,” ulas Gubernur dalam paparan yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar tersebut.

Gubernur merincikan, sembilan poin tindak lanjut yang telah dan terus dilakukan itu antara lain, (1) meninjau ulang (reviu) dokumen SAKIP seluruh OPD, (2) memverifikasi dokumen SAKIP 2024 pada situs e-SAKIP Reviu (ESR) Menpan RB, (3) merevisi Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang SAKIP, serta (4) mengembangkan aplikasi e-SAKIP Sumbar.

Tindak lanjut berikutnya, (5) melakukan perubahan pada perjanjian kinerja tahun 2024 dan meninjau target kinerja tahun 2024, (6) mengubah target perjanjian kinerja KDH tahun 2024, (7) mempublikasikan laporan kinerja perangkat daerah dan Pemprov Sumbar tahun 2024, (8) memonitor tindak lanjut atas LHE Menpan dan LHE APIP tahun 2023, serta (9) mengadakan lokakarya evaluasi SAKIP secara berkala.

“Rekomendasi Menpan RB menjadi acuan bagi kami untuk diturunkan ke seluruh perangkat daerah dalam bentuk tindak lanjut. Kami meminta setiap Kepala OPD menurunkannya ke setiap bidang dan bagian. Sebab kami yakin, kesuksesan organisasi tidak bisa dicapai sendirian oleh Kepala OPD. Oleh karena itu, kami juga menegaskan pentingnya harmonisasi di setiap OPD, dan kami terus memantau itu,” ucap Gubernur menambahkan.

Baca Juga:   Sekda Ungkap Sejumlah Upaya Pemprov Sumbar untuk Sukseskan Pemilu 2024 PADANG- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" di Lapangan Satbrimobda Polda Sumbar, Padang (17/10/2023). Apel yang digelar secara serentak oleh seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia tersebut, bertujuan untuk pemeriksaan akhir kesiapan personel, peralatan, dan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024. Hadir mewakili Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri mengatakan pihaknya selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah melaksanakan sejumlah kewajiban dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. "Gubernur bersama DPRD telah menunaikan 2 kewajiban yang menjadi tugas Pemprov untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024, pertama terkait alokasi anggaran dan yang kedua, terkait netralitas ASN," tegas Hansastri usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Mantap Brata Singgalang 2023-2024. Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya menyambut baik berbagai persiapan yang telah dilakukan banyak pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Hansastri berharap, semua upaya tersebut dapat membuat Pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib, baik di tingkat Sumbar maupun nasional. "Melihat apa yang telah dilakukan banyak pihak hingga saat ini, kita berharap penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar," pungkas Hansastri. Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan Pemilu 2024 adalah Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia dan berpengaruh besar untuk masa depan bangsa. Menurutnya, seluruh pihak mesti memberikan kontribusi positifnya untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dikatakannya, Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" akan berlangsung selama 222 hari, terhitung mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menyebut, khusus di Sumbar personil Polri yang diturunkan untuk pengamanan pemilu 2024 lebih kurang sebanyak 8.000 orang. Jumlah tersebut, belum termasuk personil pendukung dari komponen TNI dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sementara secara nasional, Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini melibatkan sebanyak 434.197 personel Polri, mulai di tingkat Mabes hingga seluruh polda jajaran. "Khusus di tubuh Polda Sumbar, kita menurunkan 3/4 dari total kekuatan. Jumlah nya sekitar 8.000 personil," ungkap Irjen Pol Suharyono. Dalam teknis pelaksanaannya, Kapolda mengakui penanganan untuk setiap daerah tidak sama, ada pemetaan klasifikasi tingkat pengamanan berdasarkan potensi kerawanan ganguan keamanan. Di Sumbar, sambung Kapolda, pihaknya menilai seluruh daerah masih dalam kategori aman, sehingga belum diperlukan penanganan khusus. Tapi, ia mengaku pihaknya akan terus melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi jika saja terjadi kondisi diluar perkiraan awal. "Meskipun saat ini di Sumbar belum ada daerah yang termasuk kategori rawan. Tapi kita tetap lakukan pemantauan, sebagai langkah antisipasi," pungkas Kapolda Sumbar. Terakhir ia menegaskan, dalam pelaksanaan pengamanan selama Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" pihaknya akan mengedepankan 4 unsur utama yakni, pertama security (bebas dari rasa takut dan kekhawatiran), surety (keyakinan dan kepastian hukum), safety (kenyamanan), peace, (perasaan tentram dan damai). Menurutnya, jika empat unsur tersebut telah dapat diwujudkan maka dengan sendirinya keamanan bisa terwujud dan terjamin. (adpsb/ ** / H )

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PAN RB, Akhmad Hasmy mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki potensi yang besar dan memang sudah selaiknya meraih predikat yang lebih baik dari BB dalam penilaian SAKIP.

“Oleh karena itu, kami terus mendorong teman-teman di Pemprov Sumbar agar bisa lebih baik, sehingga teman-teman di pemerintahan kabupaten/kota bisa belajar ke provinsi. Berdasarkan praevaluasi kita, terlihat ada progres yang sangat baik di Pemprov Sumbar, sehingga dalam evaluasi pendalaman kali ini kami berharap progresnya bisa lebih baik lagi,” ujar Akhmad. (adpsb/i ** / H )

Berita Terkait