PADANG PARIAMAN — Kebutuhan pembangunan kembali jembatan rajang di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dinilai sangat mendesak. Jembatan tersebut roboh akibat derasnya aliran Sungai Batang Anai saat banjir bandang (galodo) yang melanda wilayah itu pada Jumat, 28 November 2025.
Kondisi tersebut terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Endarmy, melakukan reses perorangan sekaligus meninjau langsung lokasi jembatan yang putus total, bersama Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Rabu (4/2/2026).
Sejak jembatan rajang ambruk, akses utama masyarakat terputus dan berdampak signifikan terhadap aktivitas sehari-hari warga. Jembatan tersebut sebelumnya merupakan penghubung vital antarpermukiman, termasuk jalur utama anak-anak menuju sekolah serta akses ekonomi masyarakat setempat.
Endarmy menegaskan, keberadaan jembatan rajang sangat penting bagi mobilitas warga. Akibat terputusnya jembatan, para pelajar terpaksa menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan harus menggunakan jasa ojek dengan biaya mencapai Rp30 ribu per perjalanan.
“Jembatan ini sangat vital. Tanpa akses tersebut, anak-anak sekolah harus memutar jauh dan mengeluarkan biaya besar setiap hari,” ujar Endarmy.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi masyarakat Korong Salisikan juga kian terpuruk pascabencana. Mayoritas warga menggantungkan hidup dari sektor pertanian sawah dan perkebunan, namun sebagian besar lahan rusak dan hanyut diterjang banjir bandang.
Menurut Endarmy, sedikitnya terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga di wilayah tersebut yang kini dapat dikatakan terisolasi akibat terputusnya akses penghubung. Karena itu, pembangunan kembali jembatan rajang dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Penanganannya harus segera. Jembatan rajang perlu dibangun kembali agar akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas ekonomi bisa pulih,” tegasnya.
Endarmy juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta berkomitmen memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut melalui rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, hingga saat ini belum tersedia penanganan jangka pendek untuk menunjang mobilitas warga. Masyarakat pun berharap adanya bantuan sementara dari pihak terkait, termasuk TNI atau Polri, untuk meringankan beban warga selama akses utama belum pulih.
Perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Azwar Anas, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat sejak jembatan tersebut roboh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia.
“Kami berharap pembangunan jembatan ini menjadi prioritas. Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan, pendidikan anak-anak, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Azwar Anas juga mengapresiasi langkah Anggota DPRD Sumbar Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.***
