PADANG, PARADISO INDONESIA -Sebagai wujud komitmen dalam menyegerakan pembangunan daerah melalui APBN 2025, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Kepala Satker Kementerian/Lembaga serta buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 kepada Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Jumat (13/12/2024) di Auditorium Gubernuran.
Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan bahwa total alokasi belanja APBN 2025 untuk Sumbar mencapai Rp31,91 triliun. Jumlah ini terdiri atas Rp10,46 triliun untuk belanja pemerintah pusat melalui 627 Satkel K/L, serta Rp21,44 triliun dalam bentuk TKD yang diberikan kepada Pemprov Sumbar dan 19 pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
“Tentu saja penyerahan DIPA ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan APBN 2025. Ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk memulai pembangunan lebih awal, agar manfaatnya juga lebih cepat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga mengingatkan, agar para kepala daerah kabupaten/kota dapat menjalankan APBN 2025 dengan efisiensi, hemat, dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
“Penting bagi kita untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Salah satunya adalah percepatan proses tender melalui e-katalog. Dengan adanya e-katalog yang telah diluncurkan Presiden, maka belanja kegiatan bisa dilakukan lebih cepat dan mudah,” kata Mahyeldi lagi.
Baca Juga: Sekda Ungkap Sejumlah Upaya Pemprov Sumbar untuk Sukseskan Pemilu 2024 PADANG- Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan apel gelar pasukan Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" di Lapangan Satbrimobda Polda Sumbar, Padang (17/10/2023). Apel yang digelar secara serentak oleh seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia tersebut, bertujuan untuk pemeriksaan akhir kesiapan personel, peralatan, dan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan Pemilu 2024. Hadir mewakili Gubernur Mahyeldi dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri mengatakan pihaknya selaku wakil pemerintah pusat di daerah telah melaksanakan sejumlah kewajiban dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. "Gubernur bersama DPRD telah menunaikan 2 kewajiban yang menjadi tugas Pemprov untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024, pertama terkait alokasi anggaran dan yang kedua, terkait netralitas ASN," tegas Hansastri usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Mantap Brata Singgalang 2023-2024. Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya menyambut baik berbagai persiapan yang telah dilakukan banyak pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Hansastri berharap, semua upaya tersebut dapat membuat Pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib, baik di tingkat Sumbar maupun nasional. "Melihat apa yang telah dilakukan banyak pihak hingga saat ini, kita berharap penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 bisa berjalan aman dan lancar," pungkas Hansastri. Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan Pemilu 2024 adalah Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia dan berpengaruh besar untuk masa depan bangsa. Menurutnya, seluruh pihak mesti memberikan kontribusi positifnya untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dikatakannya, Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" akan berlangsung selama 222 hari, terhitung mulai dari 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menyebut, khusus di Sumbar personil Polri yang diturunkan untuk pengamanan pemilu 2024 lebih kurang sebanyak 8.000 orang. Jumlah tersebut, belum termasuk personil pendukung dari komponen TNI dan Kementerian/Lembaga lainnya. Sementara secara nasional, Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini melibatkan sebanyak 434.197 personel Polri, mulai di tingkat Mabes hingga seluruh polda jajaran. "Khusus di tubuh Polda Sumbar, kita menurunkan 3/4 dari total kekuatan. Jumlah nya sekitar 8.000 personil," ungkap Irjen Pol Suharyono. Dalam teknis pelaksanaannya, Kapolda mengakui penanganan untuk setiap daerah tidak sama, ada pemetaan klasifikasi tingkat pengamanan berdasarkan potensi kerawanan ganguan keamanan. Di Sumbar, sambung Kapolda, pihaknya menilai seluruh daerah masih dalam kategori aman, sehingga belum diperlukan penanganan khusus. Tapi, ia mengaku pihaknya akan terus melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi jika saja terjadi kondisi diluar perkiraan awal. "Meskipun saat ini di Sumbar belum ada daerah yang termasuk kategori rawan. Tapi kita tetap lakukan pemantauan, sebagai langkah antisipasi," pungkas Kapolda Sumbar. Terakhir ia menegaskan, dalam pelaksanaan pengamanan selama Operasi "Mantap Brata Singgalang 2023-2024" pihaknya akan mengedepankan 4 unsur utama yakni, pertama security (bebas dari rasa takut dan kekhawatiran), surety (keyakinan dan kepastian hukum), safety (kenyamanan), peace, (perasaan tentram dan damai). Menurutnya, jika empat unsur tersebut telah dapat diwujudkan maka dengan sendirinya keamanan bisa terwujud dan terjamin. (adpsb/ ** / H )
Selain itu, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa meskipun TKD ke Sumbar tahun ini meningkat, tetapi belanja kementerian dan lembaga mengalami penurunan. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi potensi lokal untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar Sumbar.
“Kita harus memprioritaskan bahan lokal untuk proyek pembangunan 2025. Jangan sampai kebutuhan kita justru dipenuhi dari luar,” tegasnya.
Selanjutnya, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti tantangan lain, seperti transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kenaikan tarif PPN menjadi 12%, dan penerapan opsen pajak daerah. Ia meminta kabupaten/kota untuk lebih berinovasi dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama bagi daerah yang terdampak penurunan PAD, seperti Kabupaten Mentawai.
“Kita juga menyoroti kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Di mana kebijakan ini memang menguntungkan tenaga kerja, tetapi juga berdampak pada belanja operasional pemerintah daerah. Kita harus cepat menyesuaikan strategi,” katanya.
Sementara itu dalam laporannya,Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menjelaskan bahwa APBN 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“APBN 2025 menjadi bagian dari upaya mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, kita optimis bisa menghadapi dinamika yang ada. Mudah-mudahan pelaksanaan DIPA 2025 menjadi motivasi baru untuk bekerja lebih baik lagi,” harap Syukriah.
Tampak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Anggota Forkopimda Provinsi Sumbar, para Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, pimpinan instansi vertikal di Sumbar, pimpinan BUMN, pimpinan BUMD, dan Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar. ***(adpsb/cen)
