Padang – Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Bantuan diberikan dalam bentuk program pelatihan, pemberdayaan, serta dukungan sarana dan prasarana guna mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menilai bantuan tersebut sangat tepat dan dibutuhkan masyarakat agar proses pemulihan berjalan cepat dan berkelanjutan.
“Alhamdulillah, pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana sehingga mereka bisa kembali mandiri,” ujar Muhidi.
Adapun rincian bantuan meliputi pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), program Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi bagi 5.008 orang, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang, 20 paket Program Padat Karya, bantuan dua unit sumur bor dan mesin air, serta bantuan langsung bagi 125 korban terdampak bencana.
Muhidi mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan kebutuhan agar pembangunan BLKK dapat segera direalisasikan sesuai karakteristik dan potensi daerah. Ia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam menentukan jenis pelatihan sesuai kebutuhan lokal.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan pascabencana tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan ini dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan darurat, tetapi juga sebagai fondasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas kerja masyarakat,” kata Yassierli.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak luas, tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga sektor ketenagakerjaan.
Menurut Mahyeldi, intervensi pemerintah pusat sangat strategis karena tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
“Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” ujarnya.
Pemprov Sumbar, lanjut Mahyeldi, berkomitmen mengawal pelaksanaan program bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.***