JAKARTA — Di tengah upaya memperkuat pendapatan daerah tanpa mengganggu iklim investasi, DPRD Sumatera Barat mendorong pendekatan baru melalui Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai instrumen kemitraan yang lebih adil dengan dunia usaha.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai kebijakan ini bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih seimbang antara pemerintah dan pelaku industri, khususnya sektor kelapa sawit.
“Ini bukan soal menambah beban, tetapi memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara adil,” ujarnya dalam pertemuan bersama pelaku usaha di Hotel Balairung Jakarta.
Selama ini, sektor sawit menjadi salah satu pilar utama ekonomi Sumatera Barat. Namun di sisi lain, pemanfaatan sumber daya seperti air permukaan dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
Melalui PAP, pemerintah berupaya memastikan setiap penggunaan air oleh industri—terutama di pabrik kelapa sawit—terukur dan memberikan kontribusi yang sepadan.
Muhidi menegaskan, kebijakan ini dirancang dengan pendekatan transparan dan berbasis data, di mana perhitungan pajak dilakukan sesuai volume penggunaan air.
“Tidak ada pungutan ganda, dan tidak semua aktivitas perkebunan dikenakan. Fokusnya hanya pada penggunaan air permukaan,” katanya.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan tuntutan global terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Kepatuhan terhadap regulasi seperti PAP dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, termasuk dalam akses pembiayaan dan pasar internasional.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif tanpa menghambat investasi.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, PAP diharapkan tidak hanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Jika dikelola dengan baik, ini akan menjadi win-win solution bagi semua pihak,” kata Muhidi.***
