PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar, Rabu (24/9/2025), di Auditorium Istana Gubernur. Kegiatan ini mengangkat tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan KKMD Provinsi Sumatera Barat.”
Acara dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism; Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumbar; Ketua Forum DAS Sumbar; Ketua KKMD Sumbar; Kepala OPD Pemprov Sumbar; pimpinan BUMN dan BUMD; akademisi; LKAAM Sumbar; tokoh masyarakat; serta perwakilan media.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa DAS Anai dengan luas sekitar 682,4 km² meliputi wilayah Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Menurutnya, kawasan tersebut kini menghadapi tekanan berat akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.
“Kondisi ini menimbulkan dampak serius berupa banjir, longsor, erosi, kekeringan, hingga terganggunya ekosistem sungai. Ada empat langkah utama yang perlu dilakukan, yakni rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan agar keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial tetap terjaga.
Selain membahas DAS Anai, Gubernur juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar. Dalam arahannya, ia menekankan tiga hal utama: memperkuat aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menjadikan KKMD sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi.
Mahyeldi menyoroti dua tantangan besar terkait ekosistem mangrove di Sumbar, yakni praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah dan limbah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.
Sementara itu, Dr. Ristianto Pribadi, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, menekankan pentingnya partisipasi publik serta inovasi pembiayaan dalam mendukung konservasi.
“KKMD Sumbar diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan DAS dan mangrove dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumbar berharap pengelolaan DAS Anai dan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus menjadi upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang.***