PADANG – Upaya mewujudkan wajah baru kawasan Pantai Padang (Taplau) terus didorong berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, yang meminta percepatan penyelesaian pembebasan lahan sebagai langkah strategis sebelum proyek penataan kawasan dapat direalisasikan.
Dorongan tersebut disampaikan Iqra saat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Kamis (9/7/2026), untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan pengadaan tanah yang masih menghambat proyek penataan di ruas Jalan Samudera dan kawasan belakang Hotel Pangeran.
Menurut Iqra, keberhasilan pembangunan kawasan wisata unggulan Kota Padang tidak hanya bergantung pada kesiapan anggaran, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak menyelesaikan persoalan administrasi dan status lahan secara cepat dan sesuai aturan.
“Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, pembebasan lahan di kawasan belakang Hotel Pangeran masih membutuhkan pembahasan lebih mendalam karena terdapat kajian akademis mengenai mekanisme pergantian tanah yang harus menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.
Sementara itu, proses penyelesaian lahan di ruas Hang Tuah dinilai mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan, pemerintah bersama instansi terkait akan membentuk tim percepatan guna mempercepat penyelesaian seluruh tahapan yang masih tersisa.
“Alhamdulillah untuk ruas Hang Tuah sudah mulai ada titik terang. Yang penting sekarang ada progres dan jangan sampai proses ini stuck. Dalam waktu dekat akan dibentuk tim percepatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Iqra menilai penyelesaian pembebasan lahan merupakan fondasi utama agar pembangunan kawasan Taplau tidak kembali mengalami keterlambatan. Karena itu, ia mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, ATR/BPN, hingga Dinas PUPR memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah.
Dengan percepatan tersebut, ia optimistis pembangunan fisik kawasan penataan Pantai Padang dapat dimulai pada 2028.
“Kami optimistis apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan mendapat dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota demi kemajuan Kota Padang,” katanya.
Iqra berharap forum koordinasi lintas instansi segera direalisasikan agar seluruh persoalan teknis maupun administratif dapat dituntaskan. Menurutnya, penataan kawasan Pantai Padang bukan hanya akan mempercantik wajah kota, tetapi juga memperkuat daya saing sektor pariwisata dan meningkatkan kualitas infrastruktur bagi masyarakat.
“Koordinasi ini sangat krusial agar proyek penataan kota berjalan lancar. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan infrastruktur dan mempercantik Kota Padang tercinta,” tutupnya.***