Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023, masyarakat Nagari Koto Berapak didorong memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
PESISIR SELATAN — Membangun masyarakat tangguh bencana tidak cukup hanya dengan mengandalkan kesiapan pemerintah. Pemahaman terhadap risiko, kesadaran untuk melakukan mitigasi, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana.
Semangat tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (18/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Rumah Panjang Gunung Cerek itu dihadiri Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, Wali Nagari Koto Berapak, Lazuardi, Ketua Bamus Yurizal, serta tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, kalangan pemuda, dan warga setempat.
Doni mengatakan, sosialisasi perda menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan penanggulangan bencana sekaligus mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, penanggulangan bencana memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Kesadaran warga dalam mengenali potensi bahaya, memahami langkah penyelamatan, dan membangun kesiapsiagaan sejak dini menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana.
“Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan langkah-langkah mitigasi bencana menjadi hal penting untuk membangun kesadaran bersama dalam mengurangi risiko serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” kata Doni.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2023, tetapi juga memahami pentingnya pencegahan, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan setelah bencana.
Libatkan unsur adat dan generasi muda
Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam sosialisasi tersebut dinilai penting untuk memperluas penyebaran informasi kebencanaan di tingkat nagari.
Wali nagari, Bamus, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan generasi muda memiliki ruang untuk memperkuat komunikasi serta mendorong partisipasi warga dalam kegiatan kesiapsiagaan.
Pendekatan berbasis masyarakat juga diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan mengenali potensi bahaya di lingkungan sekitar, meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan bersama, dan memperkuat koordinasi ketika menghadapi situasi darurat.
Kehadiran Ilham Wahab dari BPBD Provinsi Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan tahapan penanggulangan bencana. Penanganan bencana, dalam pelaksanaannya, memerlukan keterpaduan langkah sejak sebelum bencana terjadi hingga proses pemulihan setelah bencana.
Doni menilai sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar upaya penanggulangan bencana berjalan secara terencana dan berkelanjutan.
Kesiapsiagaan dimulai dari lingkungan sendiri
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat Nagari Koto Berapak diharapkan semakin memahami pentingnya budaya sadar bencana dan mampu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan respons ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya mengenali ancaman, memahami informasi kebencanaan, menjaga lingkungan, serta mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga.
Doni menegaskan, pemahaman terhadap regulasi perlu diiringi kesadaran dan tindakan nyata. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami Perda sebagai sebuah regulasi, tetapi juga mampu menerapkan semangat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari demi melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus membangun lingkungan yang lebih aman bagi generasi mendatang.***