PADANG – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun di balik capaian tersebut, terdapat tantangan yang lebih besar, yakni memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Sumbar terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (17/6/2026).
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi keuangan, melainkan harus menjadi fondasi untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK merupakan instrumen penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK harus dimaknai sebagai peluang untuk melakukan pembenahan. Tujuan akhirnya bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Muhidi menilai capaian WTP selama 14 tahun berturut-turut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, konsistensi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan pengawasan penggunaan anggaran.
DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan di Sumatera Barat.
Ia mengapresiasi kontribusi berbagai pihak, mulai dari BPK, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, hingga seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” kata Vasko.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga berkomitmen mempercepat tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan agar temuan yang ada dapat segera diselesaikan dan tidak terulang pada tahun berikutnya.
Dengan raihan opini WTP ke-14 secara beruntun, Sumatera Barat kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan yang konsisten. Namun keberhasilan sesungguhnya, menurut berbagai pihak, terletak pada sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan tersebut mampu mendorong pembangunan yang inklusif, meningkatkan pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Ranah Minang.***