PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 di Auditorium Gubernuran, Kota Padang, Senin (20/10). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat ini dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.
Dengan tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kab/Kota dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029”, rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi dinamika ekonomi regional dan nasional.
Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi, para kepala daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, serta perwakilan dunia usaha seperti KADIN, PHRI, GAPKI, BUMN, dan BUMD. Narasumber yang hadir antara lain perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Bank Indonesia Sumbar, Ditjen Perbendaharaan, Prof. Syafrudin Karimi, dan Two Efly.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif, bukan hanya tinggi, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumatera Barat 2025–2029, yang selaras dengan RPJMN Nasional.
Melalui dokumen tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,3 persen pada tahun 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk mencapai target itu, dibutuhkan investasi sebesar Rp80–120 triliun selama periode 2026–2029.
Gubernur juga menyoroti tantangan efisiensi investasi dengan rata-rata ICOR Sumbar 6,7 dalam tiga tahun terakhir. Ia menguraikan lima langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah:
Meningkatkan kualitas investasi yang berdampak nyata.
Melakukan reformasi regulasi dan perizinan agar lebih ramah investor.
Mendorong digitalisasi ekonomi untuk memperkuat UMKM.
Merevitalisasi infrastruktur strategis seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara.
Meningkatkan kualitas SDM dan kewirausahaan sebagai motor penggerak ekonomi.
Selain itu, ia juga menegaskan tujuh arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan, mulai dari peningkatan SDM, produktivitas pertanian, penguatan ekonomi nagari, investasi berkelanjutan, hingga pengembangan energi terbarukan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi ekonomi 2022–2024, Kota Padang tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap perekonomian Sumbar sebesar 25,87%, disusul Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%).
Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi 21,76% PDRB, diikuti perdagangan (16,41%), yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ketimpangan pertumbuhan antarwilayah, keterbatasan ruang fiskal, efisiensi investasi yang rendah, serta dampak ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa pelaksanaan rakor ini mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2024–2029 dan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029, serta menjadi tindak lanjut Sarasehan Ekonomi Sumbar 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 24 Juli 2025.
Tujuan utama rakor ini, kata Kuartini, adalah:
Memetakan dan menggali potensi investasi kabupaten/kota.
Merumuskan strategi dan rencana aksi daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Menyinkronkan kebijakan antarwilayah agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berdaya saing.
Rakor ini berlangsung selama empat hari, 20–23 Oktober 2025, dengan sesi paparan dan diskusi dari berbagai lembaga strategis.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, peningkatan investasi sesuai potensi unggulan daerah, serta terciptanya lapangan kerja baru yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini diharapkan menjadi tonggak awal kebangkitan ekonomi Sumatera Barat menuju visi besar Indonesia Emas 2045.***
