PADANG — Kolaborasi antara DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi kunci percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) mandiri bagi warga terdampak banjir bandang di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, meninjau langsung progres pembangunan Huntara di lokasi tersebut, Rabu (21/1/2026).
Hingga saat ini, progres pembangunan Huntara telah mencapai sekitar 90 persen dari total 100 unit yang direncanakan. Sebagai tahap awal, sebanyak 50 kepala keluarga (KK) mulai menempati hunian sementara tersebut pada 21 Januari 2026. Sementara 50 unit lainnya ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan ke depan.
Evi Yandri Rajo Budiman yang juga bertindak sebagai penanggung jawab pembangunan Huntara Mandiri Kapalo Koto mengatakan, percepatan ini merupakan bentuk sinergi nyata antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
“Pembangunan Huntara ini adalah hasil kolaborasi DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta dukungan pemerintah pusat. Alhamdulillah, progresnya sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan segera tuntas,” ujar Evi Yandri.
Ia menegaskan, pembangunan dipercepat agar warga korban banjir bandang dapat segera kembali menjalani kehidupan yang lebih layak, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Kami ingin masyarakat bisa beribadah dengan tenang dan mulai menata kembali kehidupan sosial serta ekonomi mereka. Huntara ini menjadi jembatan menuju pemulihan yang lebih permanen,” katanya.
Menurut Evi Yandri, Huntara Mandiri Kapalo Koto tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan dasar penghuni. Setiap unit telah dilengkapi perlengkapan rumah tangga, seperti peralatan dapur dan tempat tidur, serta fasilitas sanitasi berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang dibangun terpisah demi menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Kolaborasi lintas pemerintahan ini juga mendapat dukungan dari unsur pemerintah pusat. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy serta Staf Khusus Presiden Raffi Ahmad turut mendorong percepatan realisasi pembangunan Huntara Mandiri di kawasan terdampak bencana tersebut.
Sinergi antara legislatif, eksekutif daerah, dan pemerintah pusat ini dinilai menjadi contoh penting dalam penanganan pascabencana, agar bantuan dan program pemulihan dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan mulai dihuninya Huntara Mandiri Kapalo Koto, diharapkan beban para korban banjir bandang dapat berkurang sekaligus menjadi langkah awal menuju pemulihan kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan.***ADV