PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi terhadap kritik yang disampaikan Anggota DPRD Kota Padang terkait penanganan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari kolaborasi antarlembaga dalam mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut.
Namun demikian, Fadly menegaskan bahwa setiap kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan data yang valid dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, agar upaya penanganan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
“Sekitar lima hari lalu, Pemerintah Kota Padang telah menginisiasi rapat bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memetakan persoalan kekeringan. Alhamdulillah, hari ini Daerah Irigasi Lubuk Minturun yang menjadi kewenangan Kota Padang sudah kembali teraliri air. Sebelumnya, bagian kanan irigasi di Koto Tuo juga telah normal,” ujar Fadly Amran, Rabu (28/1).
Fadly menjelaskan, Pemko Padang telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik kekeringan di wilayah kota. Hasil pemetaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan dukungan penanganan kepada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK).
“Kami telah mengajukan sebanyak 264 titik kekeringan yang membutuhkan penanganan segera, lengkap dengan data by name by address. Sambil menunggu realisasi penanganan, Pemko Padang bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Hingga hari ini, sekitar 27 hingga 28 juta meter kubik air bersih telah disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pihak terkait terus bekerja dengan intensitas tinggi untuk mengatasi dampak bencana, khususnya krisis air bersih yang dirasakan masyarakat.
“Kami yakin seluruh pihak telah bekerja secara maksimal, mulai dari DPR RI, kementerian melalui balai teknis, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga relawan. Meski terdapat pembagian kewenangan dan tugas sesuai aturan, yang terpenting adalah semangat bersama untuk segera pulih dari dampak bencana,” pungkas Fadly.***
