Dalam sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana, masyarakat berharap penanganan sungai menjadi prioritas untuk mengurangi risiko bencana dan melindungi permukiman.
PESISIR SELATAN — Kondisi Sungai Batang Lumpo menjadi perhatian masyarakat Nagari Ampuan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap perbaikan dan penanganan sungai tersebut guna mengurangi potensi bencana yang dapat mengancam permukiman serta keselamatan masyarakat.
Aspirasi itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.E., di Heler TEJA, Nagari Ampuan Lumpo, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 warga tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi mengenai regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan kebencanaan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Sejumlah warga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi aliran Sungai Batang Lumpo yang dinilai berpotensi menjadi sumber ancaman bencana bagi masyarakat sekitar. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian serius melalui langkah perbaikan dan penanganan sungai sesuai kebutuhan di lapangan.
Warga berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, sehingga upaya mengurangi risiko bencana tidak hanya bertumpu pada kesiapsiagaan masyarakat, tetapi juga mencakup pembenahan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan ancaman.
Doni Harsiva Yandra mengatakan, sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penanggulangan bencana sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan daerah.
Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi penting agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Aspirasi mengenai Sungai Batang Lumpo menjadi salah satu catatan penting dalam pertemuan tersebut. Persoalan ini diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi antara masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah kecamatan, BPBD, dan DPRD Sumbar untuk mendorong penanganan yang lebih terencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Provinsi Sumatera Barat, Acil Erbara, S.T.; Camat IV Jurai Abadi Jaya, S.Sos., M.Si.; Wali Nagari Ampuan terpilih Syahrial R.; unsur Badan Musyawarah (Bamus), ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat setempat.
Melalui sosialisasi ini, Doni berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di sisi lain, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah diharapkan semakin kuat agar berbagai persoalan kebencanaan, termasuk kondisi Sungai Batang Lumpo, mendapatkan perhatian dan penanganan yang diperlukan.***