DENPASAR, PARADISO INDONESIA -Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) SMSI yang saat ini sudah melibatkan para pengurus dan anggota dari seluruh kabupaten dan kota di Bali.
“Ini adalah Rakorda SMSI pertama di Indonesia di tingkat provinsi. Sebab para pengurus di tingkat kabupaten dan kota di Bali sudah lengkap. Kepesertaan dalam Rakorda SMSI Bali akan menjadi model atau rujukan dari pengurus SMSI lainnya di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Ketua SMSI Bali Emanuel Dewata Oja mengawali Rakorda SMSI Bali yang digelar di Gedung PWI Bali, Selasa (18/2/2025).
Menurut pria yang lebih dikenal dengan nama Edo ini, hasil koordinasi dan komunikasi dengan SMSI Pusat, ternyata Bali adalah SMSI pertama di Indonesia yang menggelar Rakorda. Keputusan Rakorda SMSI Bali ini akan menjadi rujukan untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Rakorda SMSI Bali kali ini mengusung tema ‘Bergerak Bersama Majukan Media yang Mandiri’. Rakorda mendorong media online di Bali untuk lebih mandiri dan profesional dalam menghadapi tantangan industri digital.
“Kita ingin media lebih mandiri, pelan-pelan naik kelas. Caranya? Kita dorong kerja sama dengan pihak eksternal agar lebih kuat,” ujar Edo.
Menurutnya, tantangan utama media online saat ini adalah pengelolaan manajemen yang belum profesional, sehingga sulit mencapai profit yang stabil. Oleh karena itu, SMSI mendorong media untuk bersatu dalam organisasi guna meningkatkan daya saing.
“Kita harus bergerak bersama. Kalau sendiri-sendiri, kurang efektif. SMSI sebagai organisasi media online terbesar di Indonesia bisa menjadi wadah untuk memperkuat manajemen dan profitabilitas media,” lanjutnya.
Selain itu, permasalahan rekrutmen wartawan juga menjadi perhatian. Banyak media yang masih merekrut jurnalis tanpa kompetensi memadai, yang berisiko melanggar kode etik jurnalistik. Untuk itu, SMSI akan mengarahkan agar setiap provinsi dan kabupaten/kota mengadakan pelatihan bagi wartawan.
“Profesionalisme wartawan harus dijaga. Jangan sampai ada yang salah memahami Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Kita juga mendorong agar wartawan mengikuti uji kompetensi,” katanya.
Saat ini, SMSI Bali memiliki sekitar 52 anggota dan tercatat sebagai konstituen resmi Dewan Pers. Organisasi ini terbuka bagi media online yang ingin bergabung, dengan syarat memiliki badan hukum dan legalitas yang lengkap. Sementara itu, terkait komite etik, SMSI Bali mengakui bahwa saat ini belum memiliki struktur khusus untuk menangani sengketa pers dan pelanggaran kode etik di internal organisasi.
“Komite etik di pusat pun belum ada, ini akan kami sampaikan agar ke depan bisa dibentuk untuk menangani persoalan yang muncul,” tutupnya.
Dalam Rakorda kali ini diisi juga dengan sosialisasi dari Bank Indonesia Perwakilan Bali tentang uang rupiah dan penggunaan Qris yang makin masive di Bali. Sosialisasi ini disampaikan oleh Laksono Kurniadi, Analis Yunior Fungsi Perizinan Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan Abdurahman Zaki Mustofa, Analis Yunior Fungsi Implementasi Sistem Pembayaran BI Perwakilan Bali.***igo
