Padang — Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumatera Barat 2027 tidak lagi berada dalam situasi normal. Tekanan fiskal, dampak bencana, hingga ancaman perubahan iklim menjadi tantangan besar yang harus dijawab secara bersamaan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai perencanaan pembangunan harus keluar dari pendekatan administratif dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan riil, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Tantangan terbesar datang dari keterbatasan anggaran akibat tekanan terhadap APBN, yang berimbas langsung pada keuangan daerah. Di saat bersamaan, kebutuhan pemulihan pascabencana hidrometeorologis 2025 mencapai Rp22 triliun dari total kerugian Rp33,5 triliun.
Situasi ini menuntut sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, melihat 2027 sebagai titik balik pembangunan daerah. Ia mendorong perubahan pola kerja menjadi lebih kolaboratif dengan target investasi Rp13,3 triliun.
Menurutnya, meskipun diterpa bencana, Sumatera Barat masih memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat, terlihat dari capaian IPM 77,27 dan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di angka 5,31 persen.
Untuk mendorong pertumbuhan, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyiapkan empat pilar utama investasi, yakni konektivitas, maritim, energi terbarukan, dan pariwisata.
Sejumlah proyek strategis pun disiapkan, mulai dari Jalan Tol Padang–Pekanbaru, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, hingga proyek energi terbarukan di Ganggo Mudiak.
“Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Namun, tantangan ke depan tidak hanya soal anggaran dan investasi. Deputi Bappenas, Medrilzam, mengingatkan ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino pada 2026.
Bagi Sumatera Barat yang masih bertumpu pada sektor pertanian, risiko ini menjadi alarm serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Dengan berbagai tekanan tersebut, RKPD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga strategi konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat pemulihan, dan membangun ketahanan daerah secara berkelanjutan.***
