Dia mengatakan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, tentu memiliki peran dan ruang yang cukup besar berkontribusi dalam pencegahan serta penanganan korupsi. untuk itu butuh koordinasi yang optimal dengan DPRD kabupaten/kota dalam memperkuat kerja dan fungsi lembaga.
” Dengan kegiatan semiloka oleh KPK, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten dan Kota bisa mengetahui dimana area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas, selanjutnya juga mengetahui bagaimana untuk melawan dan mengantisipasinya, “katanya.
Dan disamping itu, lanjut Supardi, dengan pencerahan yang diberikan oleh Ketua KPK, semua bisa mengetahui bagaimana upaya penguatan lembaga DPRD agar berfungsi optimal melakukan tindakan preventif dalam pencegahan kejahatan korupsi.
