PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Sumatera Barat masa bakti 2024–2029 di Auditorium Gubernuran, Selasa (23/9/2025).
Dengan tema “Kolaborasi Strategis TJSLBU untuk Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat”, kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi, komitmen, dan kepedulian dunia usaha dalam mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Ketua TJSLBU Sumbar Gusti Chandra, Sekretaris Tasman, serta jajaran pengurus dan anggota forum.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa TJSLBU memiliki peran strategis sebagai sumber alternatif pendukung program pemerintah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program TJSLBU harus terarah, efektif, dan tepat sasaran agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyoroti perkembangan investasi di Sumbar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, nilai transaksi saham oleh investor ber-KTP Sumbar mencapai sekitar Rp12 triliun. “Potensi besar ini perlu dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak investor agar turut mengelola pembangunan daerah,” katanya.
Ia mendorong perantau Minang agar berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Hampir di seluruh daerah ada orang Minang. Ikatan emosional ini harus kita manfaatkan melalui niniak mamak, tokoh adat, dan pemerintah daerah untuk mengajak mereka menanamkan modal di kampung halaman,” tambahnya.
Selain itu, Mahyeldi mengungkap adanya sekitar 11 ribu hektare lahan sawit di Sumbar yang masih dikelola tanpa izin. Pemprov berupaya mengalihkannya ke PT Agrinas Palma Nusantara agar dapat dikelola secara legal, baik melalui BUMN maupun koperasi. “Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi sekaligus memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat,” jelasnya.
Gubernur menekankan bahwa sektor pertanian dan pariwisata kini menjadi prioritas pembangunan ekonomi Sumbar. Untuk itu, sinergi dunia usaha melalui program TJSL dinilai penting guna mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Ketua TJSLBU Sumbar, Gusti Chandra, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah kolaborasi nyata antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Program jangka pendek diarahkan untuk solusi cepat terhadap kebutuhan mendesak, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Adapun program jangka panjang difokuskan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan kolaborasi, serta menciptakan manfaat bersama.
“Tema rapat kerja ini mencerminkan tekad TJSLBU untuk membuktikan kerja nyata membangun Sumbar yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat kerja ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dunia usaha dalam menyinergikan program tanggung jawab sosial dengan pemerintah dan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan di Ranah Minang.***
