Jakarta (Paradiso) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menekankan agar para stakeholder pariwisata memprioritaskan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (19/5/2025), mengatakan pentingnya memperkuat faktor penunjang kenyamanan berwisata.
Hal tersebut sebelumnya sempat menjadi bahasan utama dalam Forum Diskusi Keselamatan dan Keamanan di Destinasi Pariwisata di HeHa Sky View, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 10 Mei 2025.
Hariyanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar bersama Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Purwoko
Hariyanto menekankan, aspek keselamatan kini menjadi salah satu pertimbangan utama wisatawan dalam memilih tujuan berwisata.
“Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif menjadi sangat penting dalam pembangunan pariwisata nasional,” kata Hariyanto.
Hal ini diamini Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo. “Pariwisata tidak cukup hanya menawarkan keindahan destinasi. Jaminan keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun swasta. Mitigasi risiko dan kesiapsiagaan terhadap krisis harus menjadi bagian dari tata kelola destinasi,” katanya menegaskan.
Fadjar berharap, forum ini bisa menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas langkah konkret peningkatan keamanan dan keselamatan wisatawan dalam mencapai tujuan menjaring informasi, memetakan risiko, serta merumuskan strategi penanganan keamanan dan keselamatan destinasi.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Purwoto, mengungkapkan pembangunan pariwisata di Yogyakarta, khususnya wilayah Gunungkidul, telah menunjukkan perkembangan signifikan sebagai destinasi unggulan.
“Sektor swasta juga berperan penting dalam mendukung pengembangan fasilitas pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, venue MICE, hingga infrastruktur pendukung lainnya,” kata Joko.
Kegiatan ini dihadiri peserta dari unsur pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, asosiasi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
