PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk menyusun dan menghitung kebutuhan pascabencana secara cermat dan matang agar selaras dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat melakukan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan seragam batik secara simbolis di SMA Negeri 9 Padang, Selasa (6/1/2026).
Muhidi menegaskan bahwa Data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) memiliki peran krusial sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Data sangat penting sebagai bahan kebijakan, termasuk untuk menentukan arah kebijakan dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” ujar Muhidi.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong pihak SMA Negeri 9 Padang untuk segera melakukan pendataan dan melaporkan kerusakan peralatan sekolah akibat banjir bandang yang terjadi pada 27 November 2025.
“Kerusakan yang terjadi harus segera dilaporkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan menentukan alokasi anggaran yang diperlukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhidi menjelaskan bahwa pada 8–9 Januari 2026, daerah terdampak bencana akan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang menjadi fase penting dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurutnya, ketepatan data serta perencanaan yang matang menjadi kunci agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.***
