PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Muhidi usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).
Menurutnya, otonomi daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal, khususnya sektor UMKM.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mendorong kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru serta memperluas investasi guna memperkuat pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Di sektor kesehatan, Muhidi menekankan pentingnya pelayanan yang merata, berkualitas, dan terjangkau melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga medis, dan masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan, ia mendorong pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan, disertai peningkatan kualitas guru dan kurikulum.
Muhidi juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil, di mana setiap kebijakan dan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Sumbar akan terus mengawal kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yang bertindak sebagai inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan peran strategis otonomi daerah dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
