PADANG — Sebanyak 160 Bundo Kanduang Kota Padang menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, dalam agenda reses perseorangan masa sidang kedua Tahun 2025/2026 yang digelar di aula rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para Bundo Kanduang menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari penguatan peran perempuan adat, pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau, pendidikan karakter generasi muda, hingga persoalan sosial di kawasan perkotaan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Aspirasi Bundo Kanduang memiliki nilai strategis karena mereka berperan sebagai penjaga adat dan nilai budaya Minangkabau. DPRD akan menindaklanjuti setiap masukan sesuai kewenangan yang dimiliki,” ujar Muhidi.
Muhidi juga menegaskan pentingnya peran Bundo Kanduang dalam memperkuat ketahanan keluarga dan membentuk karakter generasi muda agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya di tengah arus modernisasi.
Sementara itu, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang memanfaatkan momentum reses tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kelembagaan. Ia menegaskan bahwa organisasi Bundo Kanduang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD agar mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal.
Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain dukungan pendanaan operasional berkelanjutan melalui dana hibah maupun alokasi anggaran rutin guna menunjang kegiatan pembinaan adat, sosial, dan pendidikan karakter di tengah masyarakat.
Selain itu, Bundo Kanduang Kota Padang juga mengusulkan pemenuhan sarana organisasi, khususnya pengadaan seragam bagi seluruh anggota. Menurutnya, hingga saat ini belum semua anggota mendapatkan fasilitas tersebut secara merata, padahal seragam mencerminkan identitas, kekompakan, dan marwah organisasi adat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bundo Kanduang Kota Padang, Fauziah Zaini, menekankan pentingnya legalitas dan pengakuan resmi terhadap kepengurusan Bundo Kanduang yang sah, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.
Menurutnya, pengakuan tersebut akan memperkuat posisi Bundo Kanduang sebagai wadah utama pelestarian adat Minangkabau sekaligus mencegah tumpang tindih dengan organisasi sejenis.
Ia juga menyampaikan kebutuhan akan fasilitas sekretariat yang representatif sebagai pusat koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan program kerja organisasi secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Fauziah meminta pemerintah provinsi terus melibatkan Bundo Kanduang dalam menjaga dan melestarikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Ia menilai arus modernisasi dan munculnya berbagai organisasi sosial berpotensi menggerus nilai adat jika peran lembaga adat tidak diperkuat secara konsisten.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk mengawal serta memperjuangkannya melalui kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Reses perseorangan tersebut berlangsung secara dialogis dan kondusif. Para peserta memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan usulan dan masukan secara langsung sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan.***
