PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkenalkan terobosan baru dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui penerapan Pendekatan Graduasi, sebuah metode yang mendorong keluarga miskin menjadi mandiri secara bertahap.
Berdasarkan data terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 5,35 persen atau sekitar 312 ribu jiwa. Angka ini masih di atas target nasional yang menargetkan penurunan hingga 3,39–3,96 persen pada 2030. Ketimpangan antara wilayah juga masih terlihat, dengan kemiskinan di pedesaan mencapai 6,79 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 4,16 persen.
Pemerintah daerah menilai kondisi ini membutuhkan inovasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selama ini, berbagai program bantuan sosial telah dijalankan, namun belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa pendekatan baru ini merupakan transformasi dari pola bantuan tradisional menjadi sistem pemberdayaan terukur. Melalui metode ini, keluarga miskin akan dibimbing secara bertahap agar mampu naik kelas hingga mandiri. “Pendekatan ini bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi membangun sistem yang mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan dengan kekuatan sendiri,” ujarnya.
Pendekatan Graduasi menggabungkan bantuan sosial jangka pendek dengan pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumbar menambah penjenjangan kemiskinan menjadi empat kategori, yaitu Miskin, Rentan Miskin, Menuju Menengah, dan Menengah. Dengan pembagian ini, intervensi dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
Selain itu, program ini dijalankan melalui empat pilar utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan dan pemberdayaan, penciptaan pendapatan, serta peningkatan tabungan dan investasi. Melalui empat pilar ini, Pemprov Sumbar berharap penanganan kemiskinan tidak hanya menurunkan angka statistik, tetapi juga menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan.
Dalam tahap awal, proyek ini akan menghasilkan empat output penting, antara lain pedoman kriteria dan indikator graduasi kemiskinan, rancangan regulasi daerah, sistem informasi pemantauan berbasis digital bernama SILEK (Sistem Informasi Lepas dari Kemiskinan), serta perjanjian kerja sama dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah percontohan.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab tiga persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan, yaitu belum tercapainya target penurunan kemiskinan, belum efektifnya penggunaan anggaran, serta masih lemahnya ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pemprov Sumatera Barat optimistis bahwa jika pendekatan ini berhasil diterapkan, model tersebut dapat menjadi contoh nasional dalam kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis data dan kemandirian. “Kami ingin mengubah paradigma, dari sekadar menyalurkan bantuan menjadi membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing,” tegas Kepala Bappeda Sumbar.
Melalui strategi baru ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya di Ranah Minang.***ADV