Padang — Perencanaan pembangunan Sumatera Barat memasuki fase yang semakin menantang. Di tengah tekanan ekonomi global dan ancaman bencana yang belum sepenuhnya pulih, Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting untuk menentukan arah kebijakan daerah ke depan.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengingatkan bahwa pola perencanaan lama tidak lagi relevan dalam menghadapi situasi saat ini.
Menurutnya, ruang fiskal yang semakin terbatas akibat tekanan terhadap APBN menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan inovatif.
“Tidak bisa lagi business as usual. Kita harus berani melakukan terobosan,” ujarnya.
Tantangan tersebut semakin kompleks dengan masih besarnya kebutuhan pemulihan pascabencana hidrometeorologis 2025. Dengan total kerugian mencapai Rp33,5 triliun dan kebutuhan pemulihan sekitar Rp22 triliun, beban fiskal daerah menjadi semakin berat.
Dalam konteks ini, sinergi lintas sektor dinilai sebagai kunci utama. Pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dituntut untuk bergerak bersama menjaga keberlanjutan pembangunan.
Di sisi lain, arah kebijakan nasional melalui RKP 2027 menitikberatkan pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan investasi. Sumatera Barat mencoba menerjemahkan arah tersebut melalui tiga fokus utama: transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Pendekatan ini akan dijalankan melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan ekonomi nagari, industri kecil, serta pariwisata berbasis kearifan lokal.
Namun, menurut DPRD, kekuatan program harus ditopang oleh fondasi fiskal yang solid. Optimalisasi PAD, termasuk melalui pajak air permukaan, menjadi salah satu strategi yang didorong.
Selain itu, kebijakan opsen pajak dipandang sebagai peluang untuk memperkuat relasi fiskal antar daerah, meski memerlukan kesiapan sistem dan tata kelola yang terintegrasi.
Dari sisi belanja, efektivitas menjadi kata kunci. Setiap rupiah anggaran diharapkan mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan pembangunan berbasis nagari.
Program seperti Nagari Creative Hub disebut sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di tengah meningkatnya risiko bencana, penguatan ketahanan dan perlindungan lingkungan juga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi forum perencanaan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang implementatif dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Sumatera Barat.***
