Jakarta (Paradiso) – Krisis Timur Tengah yang memengaruhi dinamika perekonomian global menjadi sorotan dalam forum Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options from Iran–US–Israel Regional Crisis yang berlangsung pada Rabu (17/6) di Ballroom Bappenas, Jakarta.
Forum kolaborasi Bappenas, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan DinarStandard itu menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk mengkaji implikasi krisis Timur Tengah terhadap ekonomi nasional dan ekosistem ekonomi syariah.
Chairman of Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, menilai ketidakpastian geopolitik saat ini menuntut Indonesia lebih adaptif dalam membaca perubahan lanskap ekonomi global.
“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini,” ujar Sapta.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisinya dalam ekonomi halal global apabila mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan.
Sapta Nirwandar
Pandangan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif terhadap berbagai kemungkinan perubahan ekonomi global.
“Perencanaan pembangunan harus mampu mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ketahanan ekonomi nasional menjadi fondasi penting agar Indonesia tetap tumbuh di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tuturnya.
Wakil Kepala Bappenas tersebut juga menyebut dinamika geopolitik internasional perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang karena dampaknya dapat menjalar ke sektor energi, perdagangan, hingga investasi.
Dari perspektif global, Managing Director DinarStandard, Rafiuddin Shikoh, memaparkan sejumlah skenario ekonomi yang dapat muncul akibat krisis Timur Tengah dan perubahan konstelasi geopolitik dunia.
“Dunia saat ini menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi. Setiap perubahan geopolitik dapat menciptakan risiko baru, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang bagi negara-negara yang mampu beradaptasi lebih cepat,” ujarnya.
Rafiuddin menambahkan bahwa negara-negara dengan fondasi ekonomi yang kuat dan ekosistem halal yang berkembang berpotensi memperoleh manfaat dari pergeseran pola perdagangan dan investasi global yang tengah berlangsung.
Kesempatan sama, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menekankan bahwa tantangan global harus dijawab melalui penguatan daya saing industri halal nasional.
“Momentum ini harus menjadi dorongan bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir. Semakin kuat ekosistem yang kita miliki, semakin besar peluang Indonesia mengambil peran strategis di pasar halal dunia,” katanya.
Haikal menegaskan bahwa sertifikasi halal, penguatan industri, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan Indonesia mampu memanfaatkan peluang yang muncul di tengah dinamika global.
Forum ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah antisipatif menghadapi dampak krisis Timur Tengah sekaligus menangkap peluang bagi pengembangan ekonomi syariah Indonesia.
Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Halal Global
Rafiuddin Shikoh menambahkan, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara.
“Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di OIC, mewakili populasi muslim terbesar di dunia. Dalam situasi global saat ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi halal dan perdagangan antarnegara OIC,” kata Rafiuddin.
Rafiuddin Shikoh
Menurut dia, dampak konflik yang sempat mengganggu jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, Laut Merah, dan Terusan Suez telah memengaruhi rantai pasok global, termasuk sektor pangan, energi, logistik, dan industri halal. Namun di balik tekanan tersebut, muncul kebutuhan untuk membangun koridor perdagangan dan investasi baru yang lebih kuat di antara negara-negara OIC.
Rafiuddin menilai sektor pangan menjadi salah satu area yang paling menjanjikan bagi Indonesia. Ia menyebut penguatan koridor perdagangan antara Indonesia dan negara-negara Teluk (GCC) dapat menjadi langkah strategis dalam jangka pendek hingga menengah.
“Indonesia memiliki peluang memperluas ekspor beras, minyak sawit, produk pangan halal, serta membangun perjanjian pasokan jangka panjang dengan negara-negara GCC,” ujarnya.
Selain pangan, Indonesia juga dinilai memiliki keunggulan pada sektor mineral kritis, terutama nikel yang menjadi bahan utama industri baterai kendaraan listrik global. Menurut Rafiuddin, posisi Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia dapat dimanfaatkan untuk membangun koridor mineral strategis di antara negara-negara OIC.
Ia juga menyoroti potensi Indonesia untuk menjadi pusat perdagangan halal internasional melalui percepatan sertifikasi halal dan penguatan ekosistem industri halal nasional.
“Indonesia memiliki peluang menjadi halal hub bagi negara-negara OIC dengan mempercepat sertifikasi halal dan memperkuat konektivitas perdagangan halal global,” katanya.
Dalam bidang keuangan, Rafiuddin menilai Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam pengembangan keuangan syariah global melalui instrumen sukuk, sistem pembayaran lintas negara, dan peningkatan kerja sama keuangan antaranggota OIC.
Lebih jauh, ia melihat adanya perubahan perilaku konsumen muslim global yang dapat menjadi peluang bagi produk-produk halal Indonesia. Fenomena boikot terhadap sejumlah produk Barat di berbagai negara, menurutnya, telah mendorong munculnya permintaan terhadap alternatif produk halal dan produk lokal dari negara-negara muslim.
“Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk membangun merek-merek halal yang kuat dan memperluas pangsa pasar produk konsumsi halal di tingkat global,” ujarnya.
Rafiuddin menegaskan bahwa krisis geopolitik saat ini tidak hanya harus dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai katalis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara OIC.
“Setiap krisis selalu menciptakan peluang. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk memanfaatkan momentum ini dan menjadi salah satu pemimpin ekonomi halal dunia dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.
