PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menilai Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menjadi momentum penting bagi seluruh elemen bangsa untuk melihat kembali perjalanan pembangunan Indonesia sekaligus memperkuat komitmen mengisi kemerdekaan.
Hal itu disampaikan Muhidi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (14/8/2026), saat mengikuti agenda kenegaraan berupa penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Muhidi mengatakan pelaksanaan agenda tersebut mengacu pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-13/M/S/TU.00.03/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 tentang Pedoman Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.
Menurutnya, Sidang Tahunan MPR RI memiliki arti penting dalam kehidupan ketatanegaraan karena menjadi ruang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada masyarakat.
“Agenda kenegaraan ini perlu kita ikuti dan simak bersama sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara sekaligus bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia,” kata Muhidi.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI memiliki landasan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 159 ayat (1) Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.
Muhidi menekankan, laporan kinerja lembaga negara bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, laporan tersebut merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan amanah rakyat.
“Lembaga negara mendapatkan mandat dari rakyat dan dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, kinerja dan capaian lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, lembaga-lembaga negara harus terus memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar bermuara pada kepentingan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Lembaga negara harus menjadi motor pembangunan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat,” tutur Muhidi.
Jangan Lupakan Perjuangan Para Pahlawan
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, Muhidi juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melupakan sejarah panjang perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.
Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak lahir secara tiba-tiba. Kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan panjang yang mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa para pahlawan.
“Jangan pernah kita melupakan jasa para pahlawan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini dibayar dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa,” katanya.
Menurut Muhidi, kemerdekaan harus dipandang sebagai titik awal untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Tugas generasi saat ini bukan lagi berjuang melawan penjajahan, tetapi menghadapi tantangan baru melalui inovasi, kerja keras, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan karya dan inovasi. Kita ingin Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa,” ujarnya.
Tantangan Indonesia Masih Panjang
Muhidi menyebut perjalanan Indonesia menuju negara maju masih membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen bangsa. Memasuki usia kemerdekaan ke-81, berbagai tantangan pembangunan masih harus dijawab secara bersama-sama.
Ia menilai kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, penguatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta peningkatan daya saing sumber daya manusia.
“Usia 81 tahun bukan berarti perjuangan telah selesai. Justru tantangan kita semakin kompleks. Kita harus terus bekerja agar cita-cita Proklamasi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Muhidi memandang pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum strategis untuk melihat capaian yang telah diraih pemerintah, mencermati persoalan yang masih dihadapi, sekaligus memahami arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.
Bagi pemerintah daerah dan lembaga legislatif di daerah, lanjutnya, pesan-pesan dalam pidato Presiden juga menjadi bahan penting untuk menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Daerah harus mampu menangkap arah kebijakan nasional dan menerjemahkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Muhidi berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang refleksi untuk memperkuat persatuan, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus hadir dalam kerja nyata. Mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan membangun Indonesia yang lebih maju, kuat, mandiri dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
