PADANG — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Gustami Hidayat, S.Pt., MP, mendorong tokoh masyarakat menjadi penggerak utama dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Hal tersebut disampaikan Gustami dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Universitas Adzkia Padang, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan yang digelar bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat tersebut diikuti sekitar 150 tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota Padang.
Menurut Gustami, keterlibatan tokoh masyarakat sangat penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan warga dan dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan di tingkat lingkungan.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat adalah pihak yang pertama kali berada di lokasi. Karena itu, kemampuan untuk menyelamatkan diri, membantu keluarga dan lingkungan, serta melakukan tindakan awal sangat penting,” ujar Gustami.
Ia mengatakan, karakter geografis dan kondisi Sumatera Barat membuat masyarakat harus selalu memiliki kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana. Kota Padang, misalnya, memiliki potensi gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan berbagai bencana hidrometeorologi.
Karena itu, menurut Gustami, penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terencana, terpadu dan berkelanjutan,” katanya.
Namun, implementasi regulasi tersebut membutuhkan dukungan masyarakat. Sosialisasi Perda, kata dia, harus mampu mendorong perubahan perilaku sehingga masyarakat tidak hanya memahami risiko bencana, tetapi juga memiliki kebiasaan untuk mengantisipasinya.
Gustami mengajak tokoh masyarakat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada warga di lingkungan masing-masing, mulai dari keluarga, kelompok masyarakat hingga komunitas di tingkat kelurahan.
“Pengetahuan yang didapat dalam sosialisasi ini jangan berhenti di sini. Saya berharap para tokoh masyarakat dapat menjadi penggerak di wilayah masing-masing sehingga kesadaran dan kesiapsiagaan bencana semakin kuat,” ujarnya.
Ia juga mendorong masyarakat mengenali ancaman bencana di wilayah masing-masing, memahami jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat dan mengetahui langkah yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah bencana.
Dalam kegiatan tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat turut memberikan materi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesiapan warga menghadapi kondisi darurat.
Gustami menegaskan bahwa mitigasi menjadi langkah penting karena tidak semua bencana dapat dicegah. Namun, dampak dan risiko yang ditimbulkan dapat dikurangi melalui persiapan yang baik.
“Kita tidak bisa mencegah semua bencana, tetapi kita bisa mengurangi risikonya. Dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan kebersamaan, kita dapat meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, membangun masyarakat tangguh bencana membutuhkan kolaborasi banyak pihak, termasuk DPRD, pemerintah daerah, BPBD, dunia pendidikan, dunia usaha, relawan dan masyarakat.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tersebut, Gustami berharap terbentuk jaringan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk merespons bencana secara cepat dan tepat.
“Kesadaran bencana harus menjadi budaya. Kita ingin masyarakat bukan hanya tahu bahwa daerah kita rawan bencana, tetapi benar-benar siap ketika bencana itu terjadi,” pungkasnya.***
