LEMBONGAN, PARADISO INDONESIA – Bank Indonesia Perwakilan Bali kembali menggelar acara tahunan bersama sekitar 60 awak media dalam acara Ngeraos Sareng Media dan Capacity Building Sahabat Media BI Bali yang digelar di Nusa Lembongan Klungkung, Kamis (12/9/2024). Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala BI Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari dan Advisor BI Bali Butet Linda H. Pandjaitan serta mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di hadapan awak media di Bali mengatakan, quality tourism di Bali menjadi penentu dan kunci dari pertumbuhan ekonomi Bali. Sebab, ekonomi Bali masih sangat tergantung pada sektor pariwisata. Dengan mendatangkan turis berkelas di Bali maka pariwisata sebagai penggerak ekonomi Bali akan bertumbuh sangat cepat. Untuk itu moratorium pembangunan berbagai infrastruktur pariwisata sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pariwisata Bali dan mendatangkan turis berkelas ke Bali.
Menurut Erwin, sektor pariwisata masih menjadi yang tertinggi dalam penggerak ekonomi Bali. Pariwisata Bali mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 45%.
Berdasarkan data dari BI, ekonomi Bali pada triwulan II tahun 2024 tumbuh sebesar 5,38% YoY. Sebelumnya tumbuh sebesar 5,98% YoY. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi Bali masih lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,05% YoY. Pertumbuhan ekonomi Bali menempati peringkat ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk itu tidak ada cara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali selain peningkatan quality tourism.
“Untuk mencapai quality tourism, maka sinergi antara pusat hingga daerah harus dilakukan. Pemerintah pusat dalam waktu dekat ini rencananya akan mengeluarkan Inpres Moratorium atau penundaan sementara penataan dan pembangunan infrastruktur pariwisata. Ini dilakukan agar turis yang datang ke Bali adakah turis yang berkualitas,”ujar Erwin.
Sementara untuk digitalisasi transaksi keuangan juga terus dilakukan. Sebab transaksi digital akan berdampak pada transparansi, akuntabel, cegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan serta bisa meningkatkan pendapatan daerah. Saat ini transaksi digital terutama melalui QRIS terus meningkat. Di berbagai retail, UMKM, seluruh Bali ada 7,59 juta transaksi digital dengan nominal Rp 1,1 triliun.***
