PADANG, PARADISO INDONESIA – Gubernur Sumatera Barat menjawab pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Selasa (17/6/2025). Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak tanggapan, permintaan penjelasan serta asumsi-asumsi dari Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, Fraksi-Fraksi menilai kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 belum sesuai dengan harapan. Target pendapatan daerah yang ditetapkan, terutama target PAD yang merupakan kinerja utama dalam pendapatan daerah, tidak tercapai.
“Realisasinya hanya sebesar 94.53 persen untuk total pendapatan dan 88.03 persen untuk PAD,” ujarnya.
Ditambahkannya, sama halnya dengan kinerja belanja daerah. Dari alokasi yang disediakan sebesar Rp. 7.017.741.696.945,19, realisasinya hanya sebesar 92.97 persen, itupun paling banyak merupakan realisasi belanja operasional yaitu sebesar 96.22 persen.
“Sedangkan realisasi belanja modal hanya sebesar 89.37 persen. Pemerintah Daerah perlu memberikan penjelasan mengapa realisasi belanja rendah dan bagaimana dampaknya terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan,” ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menjawab pandangan dari Fraksi PKS terkait rendahnya capaian realisasi pendapatan pajak daerah terutama dalam kaitan dengan Samsat. Sebab, kondisi perekonomian masyarakat mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli.
“Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak perlambatan ekonomi regional yang menghambat aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat, terutama sektor ekonomi otomotif dan perdagangan,” ujarnya.
Ditambahkannya menjawab pertanyaan Fraksi Partai Gerindra mengenai kesusksesan Pemerintah Provinsi dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan daerah. Terkait hal tersebut, bahwa penetapan target PAD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor.
“Diantaranya potensi ril yang dapat digali dan tingkat kepatuhan wajib pajak, kapasitas sumber daya manusia, pengelola PAD, penggunaan teknologi dalam pendataan dan sistem informasi pajak di era digital,” ujarnya.***
