Gubernur VBL Tandatangani Nota Kesepahaman Untuk Hindari Tindak Pidana Korupsi Dana Covid-19

Kupang (Paradiso) – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan Nota Kesepahaman sangat penting untuk mengantisipasi masalah hukum yang dapat timbul dalam upaya penanggulangan dan penanganan dana bencana Covid-19.

“Tentunya hal ini sangat penting. Sejak awal, kita sudah menyiapkan kelembagaan yang baik untuk kita dapat mengawasi penanganan bantuan akibat Covid-19. Sehingga tidak timbul masalah serius yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi anggaran Covid yang bisa menjerat kepala daerah serta semua yang terlibat di dalamnya,” kata Gubernur VBL saat memberikan sambutan pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT tentang Pendampingan dan Pengawasan Akuntabilitas Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19 di Ruang Rapat Gubernur, Senin (11/5). Sementara para Bupati mengikuti kegiatan ini secara virtual dari daerahnya masing-masing. Demikian siaran pers yang diterima media ini dari Biro Humas Protokol Setda Provinsi NTT.

Pada kesempatan itu juga turut ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov NTT dengan Kejati NTT terkait Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Turut mendampingi Gubernur adalah Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkompinda NTT, Walikota Kupang, Bupati Kupang dan beberapa pimpinan perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT.

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu mengapresiasi Kejati dan BPKP NTT yang menginsiasi agar Nota Kesepahaman dapat terlaksana. Sehingga semuanya dapat bergerak secara cepat dan tepat dalam menanggulangi berbagai dampak pandemi ini bagi masyarakat.

“Saya berharap nota kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti secara konkret di tingkat kabupaten/kota sehingga tidak ada kesalapahaman. Harus dipastikan agar masyarakat penerima adalah mereka yang betul-betul pantas dan layak untuk mendapatkannya,” harap VBL.

Pria asal Semau ini juga meminta agar para Bupati/Walikota berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan juga diharapkan dapat melakukan pendampingan secara serius. Jangan tunggu ada masalah, baru lakukan tindakan.

“Dari awal, kita sudah lakukan hal ini untuk upaya preventif. Harus diingat, banyak masyarakat sudah menderita, jangan buat tambah penderitaan mereka. Jangan persulit dengan persoalan. Kalau ada yang niat untuk mencuri (korupsi), itu sudah keterlaluan sekali. Tapi saya yakin, kita semua pasti tidak ada niat seperti itu,” ungkap VBL.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alexon Lumba dalam laporannya mengungkapkan, Nota Kesepahaman merupakan wujud dari komitmen bersama untuk lakukan upaya preventif agar menghindari tindakan KKN dalam penggunaan Dana Covid-19 yang berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini juga bisa menjadi acuan bagi gugus tugas di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

“Ini jadi pedoman kerja sama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing pihak. Juga sebagai upaya untuk efektifitas dan akuntabilitas penanggulangan dan pencegahan Covid 19 di NTT sehingga diperoleh hasil optimal bagi masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Kesepahaman ini berkahir pada 31 Desember 2020,” ungkap Alexon.

Dalam kesempatan tersebut ditandatangani Nota Kesepahaman antara Gubernur NTT dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Pathor Rahman dan Kepala BPKP NTT, Iwan Agung Prasetyo. Juga antara Walikota Kupang dengan Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari)Kota Kupang serta antara Bupati Kupang dan Kejari Oelamasi. Sementara untuk Kabupaten-kabupaten lainnya di NTT dilakukan oleh Bupati dengan Kejari pada masing-masing kabupaten. (*go/Aven Reme/Biro Humas Protokol NTT)

Igo Kleden

I am journalist...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *