Jawa Barat Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan di Destinasi Wisata

Bandung, Jawa Barat (Paradiso) – Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat perketat pengawasan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona di objek wisata karena jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan pada libur panjang.

Dedi Taufik Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, menyatakan bahwa geliat kegiatan pariwisata mulai mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) oleh pemerintah.

Hal ini dapat terlihat dari kepadatan yang terjadi, terutama sekitar objek wisata karena libur panjang belum lama ini.

“Sejauh ini okupansi hotel di Jawa Barat, ada di angka rata-rata 40 persen sampai 50 persen, yang perlu digaris bawahi adalah, semua hotel dan destinasi wisata, harus mengikuti (menerapkan-red) protokol kesehatan, dan pengurangan dari total kapasitas,” kata Dedi saat menerima rombongan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Pariwisata dan Ekraf (Forwarparekraf) di Bandung, Sabtu (29/08/2020).

Ia pun mengatakan, bahwa pihaknya terus mengkoordinasikannya dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan guna memastikan para pelaku industri wisata serta wisatawan mematuhi protokol kesehatan.

Dirinya menyatakan bahwa semua harus tetap waspada, dan mengutamakan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Gugus Tugas Pecepatan Penanggulangan Covid-19 terus berupaya melakukan sosialisasi mengenai bahaya virus corona, serta sanksi yang diberikan bagi para pelanggar protokol kesehatan di objek wisata seperti yang dilakukan di Pantai Barat Pangandaran,” ujar Dedi.

Untuk memudahkan pengawasan, dan upaya penegakan protokol kesehatan di objek wisata, pemerintah membuat aplikasi pencatat pelanggaran yakni aplikasi SiCaplang (Aplikasi Pencatatan Pelanggaran).

Dedi menjelaskan kegunaan aplikasi tersebut yakni untuk memudahkan petugas yang berpatroli, terutama PPNS Satpol PP dalam mendata pelanggaran, dan identitas pelanggar, jenis pelanggaran, waktu, maupun lokasi pelanggaran berbasis GPS.

Pelanggar protokol kesehatan akan mendapatkan tiga sanksi yakni sanksi pertama berupa teguran lisan, dan tulisan, sanksi kedua berupa pencatatan adminstratif, dan yang ketiga sanksi berupa denda administratif dengan nilai Rp100 ribu bagi perorangan, dan Rp500 ribu bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *