Bandung (Paradiso) – Indonesia telah dua kali menduduki peringkat pertama atau Top Muslim Friendly Destination dalam Global Muslim Travel Index. Hal ini tentunya menjadi suatu keunggulan yang meningkatkan daya saing dan prospek wisata halal Indonesia di level Internasional. Demikian dijelaskan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hariyanto saat berbicara dalam Forum Diskusi Penguatan Wisata Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata di Unpad – Bandung, Kamis (4/4).
Diskusi dengan tema Penguatan Wisata Ramah Muslim di Desa Wisata menghadirkan Menparekraf Sandiago Uno sebagai Opening Remarks, dan Keynote Speech Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Prof. Dr. Sapta Nirwandar. Pemateri lainnya Dessy Ruhati Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf dengan judul Strategi Komunikasi dalam Peningkatan Literasi mengenai Wisata Ramah Muslim di Desa Wisata. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat dengan judul Ekosistem Wisata Ramah Muslim di Desa Wisata. R. Wisnu Rahtomo, Dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung dengan judul Ekosistem Wisata Ramah Muslim di Desa Wisata.
Namun, kata Hariyanto, konsep dasar wisata halal yang seyogyanya adalah layanan tambahan (extended services) terkait atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) bagi wisatawan, terutama wisatawan muslim, perlu diketahui oleh khalayak untuk memperoleh dukungan dalam pengembangannya.
Berdasarkan Muslim Traveler Faith-Based Service Needs 2.0, kelas Hariyanto, kebutuhan wisatawan muslim dapat dipetakan menjadi tiga tingkatan, yaitu Need to Have, Good to Have, dan Nice to Have. “Pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia juga perlu dilihat dari segi kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi di Indonesia,” katanya.
Saat ini, Kemenparekraf/Baparekraf mengusung konsep wisata ramah muslim yang berfokus pada penyediaan layanan kebutuhan wisatawan muslim yang meliputi halal hotels, halal transport, halal food, halal tour packages, serta halal finances.
Hariyanto menjelaskan, populasi masyarakat muslim telah mencapai 1,9 miliar di tahun 2021 dan diproyeksikan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (Global Islamic Economy Report, 2022). Hal tersebut menjadikan peningkatan pada permintaan bidang halal, termasuk di sektor pariwisata.
Bahkan, jelas Hariyanto, muslim di dunia membelanjakan USD 102 miliar untuk perjalanan wisata (Global Islamic Economy Report, 2022), yang diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga USD 189 miliar di tahun 2025 (Global Muslim Travel Index, 2021).
Angka pertumbuhan yang menjanjikan tersebut membuat banyak negara mulai serius mengembangkan wisata halal. Bahkan, potensi wisata halal berkembang bukan hanya di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), contohnya adalah Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.
Selain itu, papar Hariyanto, tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia amat berpotensi untuk menjadi penggerak wisata ramah muslim yang terampil dalam mengembangkan destinasi.
Sertifikasi halal merupakan komponen utama dalam pariwisata ramah muslim. Pariwisata menjadi sektor yang memiliki keterkaitan rantai nilai kegiatan yang luas dengan berbagai jenis usaha sehingga mampu menciptakan lapangan usaha yang luas bagi masyarakat.
Penguatan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata harus selalu dibangun dan dikembangkan agar seluruh komponen dan sistem kepariwisataan dapat bergerak dan memberikan kontribusi serta perannya masing-masing dalam menciptakan produk dan pelayanan yang berkualitas bagi wisatawan.
Kompetisi sektor kepariwisataan menuntut kemampuan pelaku industri pariwisata untuk dapat mengembangkan dan menjaga kualitas produk serta kredibilitasnya sehingga memiliki daya saing dan memperoleh kepercayaan dari kalangan konsumen atau pasar.
Penguatan destinasi wisata ramah muslim akan mendorong industri pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi halal bagi produk-produknya karena produk pariwisata yang tersertifikasi halal sangat penting dalam penyelenggaraan pariwisata ramah muslim. Selain itu, sumber daya manusia yang berkecimpung dalam usaha pariwisata diharapkan memiliki standar yang relevan dengan standar internasional.
Untuk mencapai target kinerja Kemenparekraf/Baparekraf ini, kata Hariyanto, diperlukan sinergi dengan berbagai unsur pentahelix. Selain menggandeng Unpad, kata dia, Kemenparekraf/Baparekraf juga mengandeng Kementerian Agama serta kementerian dan lembaga lainnya.
