Home News Sumbar Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 18 Januari 2027

Sumbar Tetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga 18 Januari 2027

by Bali Paradiso
0 comment

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah selama 60 hari, terhitung mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi meningkatnya potensi bencana seiring puncak musim hujan pada November dan Desember 2026.

Penetapan status tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-693-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi pada 17 November 2026.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, hingga cuaca ekstrem.

Kewaspadaan juga ditingkatkan menyusul pemantauan terhadap bibit siklon tropis 92B dan 96S yang menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan kondisi cuaca.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pusat komando ditempatkan di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Pengaktifan sistem komando tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana selama masa status siaga darurat.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sejumlah wilayah di Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Daerah yang masuk kategori siaga tinggi meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.

Baca Juga:   Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem, Gubernur Mahyeldi Minta Masyarakat Sumbar Tingkatkan Kewaspadaan

Peningkatan kewaspadaan diperlukan mengingat potensi hujan dengan intensitas tinggi dapat memicu bencana, terutama di wilayah rawan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Dengan penetapan status siaga darurat tersebut, pemerintah provinsi meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana selama periode yang telah ditentukan. Masyarakat di daerah rawan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi serta peringatan resmi dari BMKG dan BPBD.***

Berita Terkait