Jakarta (Paradiso) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026 dengan tema “Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Nasional Menuju Pencapaian Tahun 2026”, Rabu (20/5/2026), di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Rakornas menghadirkan seluruh deputi di lingkungan Kemenpar untuk memaparkan strategi, arah kebijakan, serta program unggulan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pariwisata nasional tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Kemenpar menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, industri, akademisi, komunitas, dan asosiasi, guna memperkuat daya saing pariwisata Indonesia secara berkelanjutan.
Kemenpar juga tengah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) hingga tahun 2045 sebagai kompas besar pembangunan pariwisata nasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia.
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Reza Fahlevi, mengatakan Indonesia memiliki kekayaan destinasi yang sangat beragam. Tantangan utamanya adalah menjadikan potensi tersebut sebagai destinasi yang berdaya saing global, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Reza Fahlevi
“Ada lima elemen kunci dan program dalam destination management, yakni strategic planning, stakeholder collaboration, sustainability, visitor experience, dan risk management,” kata Reza.
Dalam mendukung pengembangan destinasi, Kemenpar telah menyusun Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk enam Destinasi Pariwisata Prioritas yang telah memiliki Perpres, sementara empat lainnya masih dalam proses.
Kemenpar juga mendorong sertifikasi destinasi dan desa wisata berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan aspek keberlanjutan.
“Dalam pengembangan destinasi, kolaborasi dan sinergi merupakan keharusan, dan diperlukan entitas organisasi di destination management yang berperan sebagai orkestrator di destinasi pariwisata,” ujar Reza.
Dalam pembangunan infrastruktur pariwisata, Kemenpar telah melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, tiga destinasi regeneratif, dan destinasi lainnya.
“Pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan dalam hal pembiayaan dan rencana bisnis. Kolaborasi dengan mitra strategis untuk pembiayaan inovatif dan berkelanjutan tentu sangat diperlukan,” ungkap Reza.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, mengatakan target investasi pariwisata nasional pada 2026 mencapai Rp63,5 triliun sebagaimana arah RPJMN 2025–2029.
Investasi tersebut difokuskan pada tiga destinasi regeneratif dan 10 destinasi prioritas. Namun, berdasarkan capaian 2025, investasi masih terkonsentrasi di Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.
“Dari target 65 persen yang harus terpenuhi di 13 destinasi itu, 70 persen ada di destinasi regeneratif. Berarti sebenarnya DPP lainnya masih sangat kecil,” kata Rizki.
Rizki Handayani
Oleh karena itu, Kemenpar mendorong penguatan sinergi untuk memperluas investasi di destinasi prioritas dan daerah lain yang memiliki potensi besar untuk berkembang.
Rizki menegaskan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan proyek investasi pariwisata agar lebih matang, layak ditawarkan, dan menarik bagi investor. Selain itu, daerah juga perlu memperkuat kualitas infrastruktur pendukung, konektivitas, serta diversifikasi produk dan layanan wisata.
Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan investor.
“Menteri Pariwisata telah meminta kami membuat satu forum di mana nantinya daerah-daerah yang memiliki proyek untuk bisa dipertemukan dengan calon investor,” ujar Rizki.
Dalam pengembangan produk industri pariwisata, Rizki menjelaskan terdapat enam tren utama yang membentuk preferensi wisatawan global saat ini, yakni nature and adventure, eco-friendly tourism, culinary and gastronomy, cultural immersion, wellness tourism, dan bleisure.
“Ada tren-tren yang sedang berkembang di market yang nanti larinya ke produk wisata. Jadi bagaimana dalam membentuk produk wisata, mengaitkan potensi yang ada di daerah dengan tren tersebut,” katanya.
Pergerakan Wisatawan
Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan kondisi global saat ini turut memengaruhi pergerakan wisatawan mancanegara, terutama dari Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Eskalasi konflik geopolitik, termasuk di Timur Tengah, berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dan harga tiket penerbangan.
Made Ayu Marthini
Meski demikian, Kemenpar tetap optimistis terhadap prospek pariwisata Indonesia. “Tapi dari kami di pemasaran harus tetap optimis dan positif. Di setiap krisis pasti selalu ada peluang. Tidak hanya bertahan tetapi juga accelerated,” ujar Made.
Berdasarkan laporan Amadeus pada periode Maret–Juni 2026, pemesanan tiket penerbangan global meningkat 4 persen. Hal tersebut menunjukkan minat masyarakat dunia untuk bepergian masih kuat, meski terjadi perubahan pola perjalanan ke destinasi alternatif selain Eropa. Tren wisatawan _short-haul_ dan _intra-Asia_ juga semakin menguat.
“Kita _pivot_ ke koridor aman. Koridor amannya adalah ASEAN, Asia Timur, Jepang, Korea, Tiongkok, kemudian Oceania seperti New Zealand, dan Australia. Pasar tetangga, itulah yang kami lakukan. Meski pasar Eropa, Timur Tengah, dan Amerika tetap penting karena ASPA mereka tinggi,” ujarnya.
Made menambahkan, wisata berbasis olahraga dan kesehatan dengan pengalaman yang lebih personal kini menjadi segmen yang berkembang pesat. Untuk mendukung promosi digital, Kemenpar juga telah memperbarui situs indonesia.travel dengan menghadirkan platform kecerdasan buatan bernama MaiA yang membantu wisatawan menemukan inspirasi perjalanan, menyusun rute, hingga memperoleh informasi wisata secara lebih mudah dan nyaman.
“Kami ingin mengajak pemerintah daerah, asosiasi, dan industri untuk berkolaborasi. Penting bagi kita untuk bisa memaksimalkan digital promotion,” kata Made.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan sebagai fondasi utama pariwisata berkualitas.
“Ini pekerjaan rumah yang sangat relate dengan kita sebagai penyedia jasa wisata yaitu kita sebagai SDM-nya,” ujar Martini.
Martini Mohamad Paham
Kemenpar telah menyiapkan berbagai modul pelatihan keselamatan wisata untuk aktivitas berisiko tinggi seperti wisata gunung, wisata tirta, arung jeram, hingga _snorkeling_. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan asosiasi, akademisi, dan praktisi pariwisata, serta diperkuat melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi.
Kemenpar juga menjalankan program tugas pembantuan bagi pemandu wisata gunung dan wisata tirta dengan memberikan pelatihan keselamatan wisata kepada 30 peserta di 38 provinsi.
“Ke-30 orang itu diharapkan dapat berbagi ilmunya ke orang lain,” katanya.
Dalam aspek pelayanan wisata, Kemenpar juga telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup standar pelayanan wisatawan sejak tahap perencanaan perjalanan hingga kembali dari destinasi.
“Dokumen ini bisa dimanfaatkan teman-teman tidak hanya Pemda tapi juga akademisi, industri, dan profesi,” ujar Martini.
Kemenpar juga terus mempertajam arah pengembangan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) sebagai pusat unggulan pendidikan vokasi pariwisata dalam mencetak SDM profesional dan berdaya saing global.
Pada sesi berikutnya, Asisten Deputi Event Internasional Kemenpar, Hafiz Agung Rifai, memaparkan kontribusi besar sektor _event_ terhadap pariwisata nasional. Sepanjang 2025, total dampak ekonomi _event_ pariwisata mencapai Rp23,76 triliun dengan jumlah pengunjung lebih dari 12 juta orang, penyerapan tenaga kerja sebesar 135 ribu orang, serta melibatkan lebih dari 115 ribu pelaku seni.
“Ini menunjukkan bahwa _event_ memiliki daya ungkit ekonomi yang cukup besar,” kata Hafiz.
Secara global, pasar _event tourism_ diproyeksikan mencapai 2.631,5 miliar dolar AS, membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar dunia.
Hafiz juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap tren keberlanjutan global, termasuk _Carbon Accountability Era, City-Level Event Policies_, dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan event yang berkelanjutan.
“Isu keberlanjutan bukan lagi merupakan sebuah nilai tambah, tetapi sudah menjadi ekspektasi pasar,” ujarnya.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenpar, Norman Sasono, menambahkan seluruh program lintas kedeputian disusun dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional yang terintegrasi.
“Pembangunan pariwisata merupakan turunan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional yang kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan akhirnya kami menyusun Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025–2029,” kata Norman.
Rencana strategis tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pembangunan pariwisata Indonesia yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
