DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok serta kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan jatuh pada 17 Juni dan 27 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan saat memimpin dan menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (10/6).
“Pengawasan sudah kita lakukan sejak sekarang mengingat Hari Raya Galungan dan Kuningan semakin dekat. Masyarakat juga mulai membeli berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pangan pokok, daging, bumbu dapur, LPG, hingga sarana upacara seperti bahan banten dan penjor,” ujar Dewa Indra.
Ia menegaskan, pemantauan harus terus dilakukan hingga beberapa hari setelah Hari Raya Kuningan guna memastikan stok kebutuhan masyarakat tetap aman serta mencegah terjadinya kepanikan di masyarakat.
“Kita wajib menginformasikan secara luas bahwa ketersediaan kebutuhan masyarakat dalam kondisi aman. Dengan demikian, masyarakat tidak melakukan panic buying yang berpotensi menimbulkan penimbunan dan kelangkaan barang di lapangan,” katanya.
Selain menjamin ketersediaan stok, distribusi kebutuhan masyarakat juga harus berjalan lancar, tepat sasaran, dan mudah diakses. Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar Satuan Tugas (Satgas) Pangan di seluruh kabupaten/kota se-Bali perlu terus diperkuat. Menurutnya, apabila suatu daerah mengalami keterbatasan stok komoditas tertentu, maka kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi atau cadangan stok yang memadai.
“Sebagai contoh, Kabupaten Buleleng memiliki ketersediaan cabai mencapai 76,48 ton dengan kebutuhan sekitar 5,34 ton, bawang merah 145,93 ton dengan kebutuhan 5,93 ton, serta bawang putih 191,42 ton dengan kebutuhan 9,52 ton. Kelebihan stok ini dapat dikolaborasikan dengan kabupaten lain yang mengalami kekurangan sehingga distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa hingga Mei 2026 tingkat inflasi Bali tercatat sebesar 2,99 persen. Menurutnya, perbedaan kondisi ketersediaan dan kebutuhan komoditas di masing-masing daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat inflasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok pangan melalui pengawasan dan pemantauan langsung di lapangan, khususnya terhadap komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, daging, serta LPG 3 kilogram.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Satgas Pangan Polda Bali juga terus melakukan berbagai langkah pengawasan dan penindakan. Selain melaksanakan kegiatan pasar murah, Satgas Pangan juga memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran dan praktik kecurangan yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap agen maupun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengoplosan LPG untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.***
