PADANG — Kondisi ekonomi keluarga yang sulit jangan sampai membuat anak-anak berhenti sekolah. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengajak masyarakat memastikan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau SMK.
Menurut Muhidi, pendidikan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi perubahan zaman dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat.
Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menggelar reses di Masjid Khusnul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 150 warga.
“Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jangan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa melanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK,” ujar Muhidi.
Ia mengatakan, anak-anak tidak cukup hanya memiliki pendidikan formal. Mereka juga perlu dibekali keterampilan yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja.
Karena itu, Muhidi mendorong masyarakat agar melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi keluarga. Menurutnya, pendidikan yang baik akan membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak untuk mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik.
“Perkembangan globalisasi tidak bisa kita tolak. Karena itu, anak-anak harus disiapkan dengan berbagai bekal, termasuk kemampuan bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Minimal anak-anak kita harus tamat SMA atau SMK,” katanya.
Muhidi juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah untuk mendorong terjalinnya komunikasi antara lembaga pendidikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga lulusan sekolah, khususnya SMK, memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
Menurut Muhidi, lulusan sekolah seharusnya tidak hanya membawa ijazah, tetapi juga memiliki kemampuan yang dapat diterapkan ketika memasuki dunia kerja.
Warga Sampaikan Kendala Anak Putus Sekolah
Dalam kegiatan reses tersebut, sejumlah warga turut menyampaikan persoalan pendidikan yang masih dihadapi masyarakat.
Citra, salah seorang warga Kampung Baru yang selama sekitar enam tahun terlibat dalam penanganan anak putus sekolah melalui yayasan, mengatakan masih terdapat anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk kembali melanjutkan pendidikan.
Salah satu kendala yang dihadapi adalah biaya untuk mengambil ijazah.
“Kami sudah sekitar enam tahun bergelut dalam membantu anak-anak putus sekolah. Namun masih ada kendala, terutama anak-anak yang belum memiliki biaya untuk mengambil ijazah,” katanya.
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan kebutuhan pembinaan generasi muda di tingkat kelurahan.
Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru, yang baru dilantik pada 17 Agustus 2026, menyampaikan kebutuhan bimbingan teknis bagi pengurus serta dukungan sarana pendukung untuk menjalankan berbagai program kepemudaan.
Muhidi mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan warga menjadi bagian penting dari kegiatan reses. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai representasi masyarakat, saya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan mereka,” ujarnya.
Menurut Muhidi, penyelesaian persoalan pendidikan dan pembinaan generasi muda membutuhkan kerja bersama antara masyarakat, pemerintah, sekolah, dunia usaha dan berbagai pihak terkait.
Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk tetap bersekolah dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.***
